Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan batal menggelar program sarapan bergizi gratis. Sebab, kebijakan serupa sudah dijalankan oleh pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan oleh Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Setelah berdiskusi, Pramono menyebut janji kampanyenya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 itu akan diubah.
"Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya," ujar Pramono.
Dalam pertemuan itu, Pramono mengakui sarapan bergizi gratis sudah dijalankan lewat program MBG. Karena itu, anggaran yang sudah dialokasikan akan dipakai untuk perbaikan kantin hingga penambahan penerima bantuan pendidikan.
"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat," ucap Pramono.
Sejatinya, kata Pramono, sarapan bergizi gratis sudah disalurkan lewat MBG kepada siswa TK dan PAUD. Ia pun merasa kebijakan ini harus didukung sepenuhnya.
"Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada badan gizi untuk menyiapkan untuk menyediakan makanan bergizi di Jakarta termasuk yang tadi beliau sampaikan untuk PAUD dan untuk makan pagi," ungkapnya.
Sebelumnya, Pramono sempat mengganti Program Sarapan Gratis menjadi revitalisasi kantin. Pramono mengatakan revitalitasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.
Baca Juga: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Melanggar akan Disanksi
"Bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," kata Pramono di Jakarta.
Pramono menyebutkan bahwa program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan menjadi tanggung jawab sama terkait anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.
Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," kata Pramono.
Tag
Berita Terkait
-
Program Sarapan Gratis Terancam Batal, Pramono Anung Siapkan Rencana B yang Lebih Mengejutkan
-
Program MBG Setop Selama Sekolah Libur Lebaran 20 Hari, Kepala BGN: Bukan Efisiensi, Tapi...
-
Sempat Dilarang, Pramono Bantah Sarapan Bergizi Gratis Bukan jadi Pesaing MBG: Gak Ada Rivalitas!
-
Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Melanggar akan Disanksi
-
Operasi Lintas Jaya 2025 Libatkan 1.470 Personel Gabungan, Pramono Ingatkan Petugas Harus Profesional
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat