Nilai dari Rakyat 'Hampir Cukup' untuk Prabowo-Gibran, Tapi Isu Korupsi Jadi Sorotan Utama!

Suara.com - Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama mendapatkan penilaian rata-rata 5,4 dari skala 1 hingga 10 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kawula17. Skor ini menunjukkan penilaian yang berada pada kategori “hampir cukup” dari masyarakat.

Dalam memaparkan hasil survei oleh Kawula17, Rafli Rikin menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dengan metode daring pada 6-14 Februari 2025 dengan melibatkan 383 responden berusia 17-44 tahun.

Alih-alih menanyakan kepuasan publik secara langsung, survei ini menantang masyarakat untuk memberikan nilai kinerja pemerintah.

“Kami mencoba untuk memberikan opsi 10 nilai, dari 1 sangat buruk, dan 10 luar biasa bagus, karena kami merasa masyarakat lebih terbiasa memberikan nilai 1-10,” ujar Rafli dalam Diseminasi National Kawula17 Survey Q1 2025, Jumat (14/3/2025).

Rafli menambahkan, penilaian kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di kuartal pertama 2025 ini tidak jauh berbeda dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada kuartal kedua 2024, yaitu 5,7, dan kuartal ketiga 2024 dengan skor 5,4.

"Tidak adanya perubahan dalam persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengindikasikan bahwa belum ada capaian signifikan dalam 100 hari pertama,” ujarnya.

Sejumlah masalah pada awal pemerintahan dinilai berkontribusi pada rendahnya penilaian ini, termasuk kelangkaan gas LPG dan tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Survei ini juga mencatat adanya variasi penilaian berdasarkan demografi.

Masyarakat yang tinggal di desa dan lulusan perguruan tinggi cenderung memberikan nilai lebih tinggi dari rata-rata. Sebaliknya, kelompok usia 25-34 tahun memberikan skor lebih rendah, yakni 5,1.

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap Terus Bergulir, Mahasiswa Kembali Geruduk Istana Siang Ini: Kita Harus Bersuara!

Dari sisi afiliasi politik, pemilih Partai Gerindra sebanyak 6,2, Partai Golkar 6,1, dan PAN 6,3 cenderung memberikan penilaian lebih positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih banyak yang menilai kinerja pemerintah buruk atau sangat tidak mencukupi.

Korupsi menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, dengan 44 persen responden menilai “sangat buruk”. Isu HAM, ekonomi, dan lingkungan juga mendapatkan penilaian negatif yang cukup signifikan.

“Penilaian terhadap korupsi masih menjadi penilaian paling buruk bagi pemerintah. Meskipun terdapat peningkatan secara NET score, kondisi saat ini belum bisa dikatakan membaik,” kata Rafli.

Meski skor kinerja belum optimal, survei menunjukkan bahwa satu dari dua responden masih yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memenuhi janji kampanyenya.

Keyakinan ini lebih tinggi di kalangan masyarakat desa, sebanyak 55 persen dan pemilih Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM plus).

Sebaliknya, rasa tidak yakin lebih banyak muncul dari masyarakat kota sebanyak 23 persen dan pemilih PDIP 28 persen.

Berdasarkan hasil survei masyarakat yang percaya dengan kemampuan kinerja Prabowo-Gibran, sebanyak 44 persen menilai dari sisi psikologis, yaitu karakter Prabowo.

“Masyarakat yang percaya dengan kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan programnya dengan baik melihat faktor karakter Prabowo sebanyak 44 persen, dukungan masyarakat 44 persen, dan visi misi realistis 39 persen sebagai alasan utama,” jelas Rafli.

Sementara itu, mereka yang tidak yakin menyoroti faktor korupsi sebanyak 45 persen dan besarnya jumlah kementerian mencapai 43 persen sebagai alasan utama.

Program MBG menjadi program paling dikenal dari pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan tingkat pengenalan mencapai 78 persen. Namun, program ini juga menjadi salah satu yang memperoleh penilaian buruk terkait pelaksanaannya.

“Program membangun infrastruktur desa, bantuan tunai, dan rumah murah bersanitasi untuk yang membutuhkan menjadi tiga program dengan NET score terendah, bersama dengan program MBG,” ujar Rafli.

Menurutnya, berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik.

Survei ini juga mencatat perubahan tren dukungan partai politik pasca-Pemilu 2024. Partai Gerindra mengalami peningkatan suara paling tinggi sebesar 8%, sementara Partai NasDem, dan PKB justru mengalami penurunan suara yang sangat jauh, yakni Partai Nasdem mengalami penurunan 10%, dan PKB menurun 8%.

“Kenaikan suara Partai Gerindra dapat disebabkan oleh efek popularitas Presiden Prabowo Subianto,” tutup Rafli.

Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina