Pemerintah Hanya Akan Beri Bantuan Pengentasan Kemiskinan untuk Kategori Desil 1-3, Ini Kriterianya

Suara.com - Pemerintah tengah membenahi sistem penyaluran bantuan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, pemerintah akan fokus beri bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar desil 1, desil 2 dan desil 3 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Termasuk juga sebagian di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas.

“Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan,” jelas Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

DTSEN itu masih dalam tahap finalisasi uji petik oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Gus Ipul memastikan kalau data kemiskinan di DTSEN lebih jelas dengan menggunakan sistem ranking.

Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan desil 3 di bawah Rp900 ribu. Walau begitu, kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsi.

Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya.

Sebelumnya, Gus Ipul telah mengakui kalau bansos selama ini kurang tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Target Turunkan Kemiskinan hingga Setengahnya, Data Penerima Bansos Dievaluasi

"Bisa dikatakan begitu (belum tepat sasaran). Ada sekian persen yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul kepada wartawan ditemui di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Gus Ipul mengungkapkan, penyaluran tidak tepat sasaran itu jumlahnya sekitar antara 10 persen dari data DTKS atau mencapai jutaan orang.

"Iya, bisa jutaan. Jadi masih kita teliti, saya belum berani angkanya, tapi menurut saya lumayan besar. Angkanya saya belum tahu, tapi di bawah 10 persen atau di atas 10 persen ini masih kita teliti," ujarnya.

Diketahui bahwa DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

Sebelumnya Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan proses validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui tahapan uji petik atau ground checking saat ini sudah mencapai 25 persen.

Saifullah menerangkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan proses uji petik tersebut dapat selesai sebelum jadwal penyaluran tahap II bantuan sosial (bansos) yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan Mei mendatang.

“Kementerian Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi untuk ground check. Memang ini dalam suasana puasa jadi ada sedikit perlambatan lah, sampai sekarang baru 2r persen ya mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kami percepat lagi,” kata Mensos usai rapat koordinasi dengan BPS di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Senin.

Selain karena efek puasa, Mensos juga menyebutkan perlambatan dalam proses uji petik tersebut dikarenakan kondisi maupun akses wilayah yang beragam dan tidak jarang memiliki hambatan maupun keterbatasan.

“Ya medannya itu kan ada yang harus pakai perahu, ya tidak semua kondisi wilayahnya seperti Jakarta kan gitu. Jadi ada medannya yang cukup sulit,” kata Saifullah.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan proses uji petik DTSEN yang telah berjalan sejauh ini sudah menunjukkan kecocokan data dengan informasi yang ada di lapangan.