Menko Polkam Ungkap Fakta Mengerikan WNI di Myawaddy: Paspor Dirampas, Diancam Organ Tubuh Diambil

Para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke Kota Maesot di Thailand melalui 2nd Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin (17/3), kata Kemlu RI dalam pernyataan persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ratusan WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dan dipastikan mereka semua dalam kondisi sehat. Selain itu, lima perempuan di antaranya diketahui sedang dalam kondisi hamil, kata Kemlu RI.

Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Setelah diseberangkan ke Thailand, mereka menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan National Referral Mechanism untuk identifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Maesot.

Mereka kemudian diberangkatkan ke Bangkok melalui jalur darat selama sembilan jam menggunakan sembilan bus untuk kepulangan ke Indonesia. Para WNI tersebut pulang ke tanah air melalui Bandar Udara Don Mueang Bangkok dengan pesawat sewaan, kata Kemlu RI.

Tim pelindungan WNI Kemlu RI beserta KBRI Bangkok, KBRI Yangon, dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri bertugas mengidentifikasi dan mengawal 400 WNI tersebut dari Myawaddy hingga ketibaan mereka di tanah air.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memastikan kelancaran proses penyeberangan WNI dari Myawaddy ke Maesot, hingga kepulangan mereka ke Indonesia.

Menurut Kemlu RI, keseluruhan WNI tersebut akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa pagi. Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman memimpin langsung pemulangan mereka ke Jakarta.

Kemlu RI memastikan bahwa masih ada 154 WNI lagi yang akan diseberangkan dari Myawaddy ke Maesot, juga pada Selasa, dan mereka akan tiba di tanah air pada Rabu (19/3).

Baca Juga: Perempuan Ikut Tren 'Kabur Aja Dulu' Disebut Lebih Rentan Jadi Korban TPPO