Suara.com - Pemerintah menetapkan syarat khusus dalam perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat. Selain harus sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), setiap calon pengajar juga akan tes kemampuan empati sosial.
Ketua Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menyampaikan, kemampuan empati sosial itu penting dimiliki para guru di Sekolah Rakyat karena nantinya murid yang diajarkan berasal dari kelompok menengah bawah bahkan miskin ekstrem.
"Akan mita tes, kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus, tapi paling tidak, karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus, sehingga para gurunya itu pun juga harus punya empati sosial," kata Nuh saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Para guru juga harus menjadi tenaga pendidik yang transformatif. Artinya, mampu memotivasi dan menghantarkan para murid bisa punya kepercayaan diri yang baik.
"Karena mereka ini punya latar belakang yang sangat khusus. Oleh itu kita ingin merumuskan, yang akan mengajar guru-guru yang transformatif. Bisa memindahkan anak-anak dari posisi X nol ini menjadi X100," imbuh Nuh.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), saat ini ada sekitar 60 ribuan guru lulusan PPG yang bisa diberdayakan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Penempatan kerja para itu guru nantinya akan disesuaikan dengan lokasi Sekolah Rakyat dengan domisilinya.
Pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk merekrut sendiri guru Sekolah Rakyat. Akan tetapi, Nuh menekankan, kalau kompetensinya harus sesuai dengan yang ditentukan tim formatur.
"Sepanjang memiliki kriteria dan dibiayai oleh provinsi sendiri, itu welcome, gak apa-apa. Atau ASN yang sudah teruji bagus dan seterusnya, ditugaskan di sini juga oke. Jadi semua channel kita buka demi untuk mendapatkan yang terbaik," tuturnya.
Perekrutan guru tersebut dijadwalkan akan mulai pada April 2025, berbarengan dengan seleksi murid. Kemudian, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 sekitar bulan Juli.
Baca Juga: Terungkap, Alasan Prabowo Pilih Bangun Sekolah Rakyat Baru daripada Revitalisasi Pesantren
Tag
Berita Terkait
-
Terungkap, Alasan Prabowo Pilih Bangun Sekolah Rakyat Baru daripada Revitalisasi Pesantren
-
Seleksi Murid dan Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Dimulai 1 April, Minat? Begini Syaratnya
-
M Nuh: Sekolah Rakyat Bukan untuk Cetak Tenaga Kerja, Tapi Pemutus Rantai Kemiskinan
-
Tembus 4,2 Juta Jiwa, Anak Pemulung jadi Sasaran Prabowo Masuk Sekolah Rakyat
-
Lulusan Sekolah Rakyat Disiapkan untuk Bekerja Dalam Program Strategis Presiden Prabowo
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?