Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Namun, lebih dari sekadar program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif ini juga membawa makna historis yang mendalam.
Namun, lebih dari sekadar program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif ini juga membawa makna historis yang mendalam.
Sekolah Rakyat pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Indonesia pernah punya sejarah sekolah rakyat saat penjajahan kolonial.
Pada masa kolonial, akses pendidikan sangat terbatas bagi rakyat kecil, sehingga pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah dasar bernama Sekolah Rakyat (Volkschool) sebagai pendidikan dasar bagi pribumi.
Setelah Indonesia merdeka, konsep Sekolah Rakyat berkembang menjadi Sekolah Rakyat 6 Tahun, yang kemudian menjadi cikal bakal Sekolah Dasar (SD) seperti yang dikenal saat ini.
Sekolah ini menjadi simbol perjuangan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan menghidupkan kembali nama Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo tidak hanya membangun sekolah berasrama untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengembalikan semangat lama dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekolah Rakyat bukanlah istilah baru, melainkan sebuah jejak sejarah yang pernah menjadi bagian penting dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia di masa lalu.
Baca Juga: 5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
Sejarah Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat memiliki jejak panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia.
Dikutip dari Museum Pendidikan Nasional, sekolah ini pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1892 di Bandung dengan nama Volkschool atau Sekolah Rakyat.
Awalnya, Volkschool ditujukan bagi pribumi lulusan sekolah rendah tingkat dua (ongko loro) sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi di kalangan masyarakat lokal, meskipun dengan akses yang masih terbatas.
Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar, termasuk dalam penamaan dan kurikulum sekolah.
Sekolah Rakyat yang sebelumnya dikenal sebagai Volkschool di bawah pemerintahan Hindia Belanda diubah namanya menjadi Kokumin Gakko pada tahun 1941 hingga 1946.
Tag
Berita Terkait
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
-
Kemensos Pegang 211 Titik Lokasi Sekolah Rakyat, Salah Satunya STPL Bekasi
-
Mensos: Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru untuk 2.000 Murid
-
Mensos Tinjau Gedung Mewah di Pondok Indah Calon Sekolah Rakyat, Begini Penampakannya
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan
-
Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal
-
Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik
-
Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH
-
Tiga Jembatan Darurat Percepat Pemulihan Akses di Wilayah Terdampak Bencana
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Dorong Pemulihan Sumatera Lebih Cepat