Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan upaya Jepang dalam mengontrol pendidikan di wilayah jajahannya.
Kurikulum yang diterapkan di Kokumin Gakko banyak berorientasi pada propaganda Jepang, termasuk pengajaran bahasa Jepang dan penanaman nilai-nilai kekaisaran.
Meski demikian, keberadaan sekolah ini tetap menjadi wadah bagi anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan dasar, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik yang kuat.
Sejak saat itu, Sekolah Rakyat tersebar di seluruh negeri dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Tidak hanya sebatas akses pendidikan gratis, Sekolah Rakyat juga memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sistem pendidikan kembali mengalami reformasi.
Pada 13 Maret 1946, pemerintahan Indonesia secara resmi mengganti nama Kokumin Gakko menjadi Sekolah Dasar (SD), menandai era baru dalam dunia pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada kepentingan bangsa sendiri.
Sejak saat itu, Sekolah Dasar menjadi fondasi utama pendidikan dasar di Indonesia, menggantikan sistem kolonial yang sebelumnya diterapkan.
Perubahan ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional, di mana akses pendidikan mulai diperluas dan semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah formal.
Baca Juga: 5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
Kini, dengan kembalinya nama Sekolah Rakyat dalam program pemerintahan Presiden Prabowo, semangat awal dari sekolah ini dihidupkan kembali, membawa harapan baru bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui pendidikan.
Tag
Berita Terkait
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
-
Kemensos Pegang 211 Titik Lokasi Sekolah Rakyat, Salah Satunya STPL Bekasi
-
Mensos: Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru untuk 2.000 Murid
-
Mensos Tinjau Gedung Mewah di Pondok Indah Calon Sekolah Rakyat, Begini Penampakannya
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Paus Leo XIV: Yesus Tolak Doa Orang Pemicu Perang