Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkap kurikulum yang akan digunakan pada program Sekolah Rakyat. Ia menyebut akan ada sedikit perbedaan dibandingkan kurikulum sekolah reguler lain.
Penentuan kurikulum ini sempat dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya mekanisme pendaftaran untuk siswa Sekolah Rakyat akan lebih fleksibel.
"Kurikulumnya nanti seperti kurikulum biasa, tapi nanti kita kemarin sudah sampaikan di rapat dengan Presiden, nanti kurikulumnya modelnya multi-entry dan multi-exit kurikulum," ujar Mu'ti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Para calon siswa Sekolah Rakyat disebutnya bisa masuk saat pertengahan tahun ajaran baru. Begitu mereka bersekolah, bakal langsung ditempatkan di asrama.
"Jadi anak-anak ini itu tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk secara bergelombang, tidak harus bersamaan," ujarnya.
",Tapi prinsipnya begitu mereka sudah masuk, mereka diasramakan dan sudah bisa dimulai pembelajaran," tambah Muti.
Meski demikian, ia memastikan tiap siswa akan mendapatkan pendidikan seperti yang diterima siswa sekolah reguler lainnya.
"Jadi tidak sama persis dengan kurikulum yang ada di sekolah yang formal. Jadi nanti sekolahnya formal, tapi kita rancang dengan kurikulum yang tersendiri," pungkasnya.
Dua Opsi Guru Sekolah Rakyat
Baca Juga: Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ada dua opsi untuk menempatkan guru di Sekolah Rakyat, yakni guru tersebut bisa ditempatkan lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
"Dua opsi itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/3).
Dia menuturkan, perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dan satuan tugasnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Selain itu, dia memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan, sebab pengelolaannya juga bekerja sama dengan kementerian lain.
Saat ini, kata dia, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah.
Gus Ipul menyebutkan saat ini ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari pemda untuk Sekolah Rakyat.
Tag
Berita Terkait
-
Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN
-
Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Rekrut Guru untuk Sekolah Rakyat
-
PGRI Ungkap Tidak Dilibatkan Dalam Proses Seleksi Guru Sekolah Rakyat
-
Bukan Pengganti, Tapi Penyelamat: M Nuh Jelaskan Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan
-
Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Pramono Sebut Kelenteng Tian Fu Gong Bisa Jadi Ikon Wisata Religi Jakarta
-
Bidik Kursi Ketum BM PAN, Riyan Hidayat Tegaskan Tegak Lurus ke Zulhas dan Dukung Program Prabowo
-
Tensi Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, Stabilitas Dolar dan Pasar Saham Mulai Kalem
-
Skandal LCC 4 Pilar MPR RI 2026: Anatomi Ketidakadilan di Atas Panggung Konstitusi
-
Gubernur John Tabo Polisikan Penyebar Voice Note Tuduhan Provokasi Konflik di Wamena
-
Pernyataan Orang Desa Tak Pakai Dolar Menyesatkan, FKBI Ingatkan Prabowo RI Ketergantungan Impor
-
Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah
-
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh
-
Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena
-
Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan