Sementara itu terkait dengan konsep retreat, eks Wali Kota Bogor ini menyampaikan, akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang mengikuti. Intinya, ia menginginkan agar pembekalan dilaksanakan segera.
"Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembakalan ini juga Menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Bima Arya juga mengungkap kemungkinan pelaksanaan retreat untuk kepala daerah pada Tahun 2026 mendatang. Hal itu merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kementerian Negeri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026, kira-kira begitu," kata Bima Arya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
Disampaikan Bima Arya, retret untuk 2026 itu untuk mengevaluasi target yang telah diberikan Presiden Prabowo pada retreat kali ini. Mengingat ada banyak program yang ditargetkan kepada kepala daerah.
"Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon,"katanya.
"Maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Karena beliau menargetkan swasembada pangan, hilirisasi, dan banyak sekali program-program gitu," ujarnya.
Bima Arya bilang retreat untuk mengevaluasi target kepala daerah itu rencananya bakal digelar pada 2026 akhir atau 2027. Dengan kemungkinan peserta hanya kepala daerah saja.
"Antara 2026 akhir atau 2027, kira-kira begitu. Nanti mungkin kepala daerahnya saja," ucap dia.
Baca Juga: Konflik Kepentingan di Balik Penunjukan Langsung PT LTI Sebagai EO Retret Kepala Daerah
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal