Daya Beli Anjlok, Hotel dan Restoran Terpaksa Pangkas Biaya Operasional, Ini Kata PHRI

Suara.com - Pelaku usaha hotel dan restoran saat ini harus turut melakukan efisiensi anggaran operasional agar bisa bertahan. Hal tersebut dilakukan untuk menyikapi fenomena turunnya daya beli masyarakat.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat bahwa dampak penurunan daya beli itu terlihat dari turunnya okupansi hotel sebanyak 20 persen selama libur lebaran Idul Fitri 2025.

"Yang kita harus lakukan itu efisien dulu, mengefisienkan operational cost. Itu nomor satu dulu karena konsepnya sekarang adalah bagaimana cara bertahan untuk mengantisipasi di tengah daya beli ini," kata Sekjen PHRI Maulana Yusron kepada suara.com, dihubungi Senin (7/4/2025).

Kendati pelaku usaha melakukan promosi dan berbagai program untuk menggaet konsumen, Maulana menyebutkan, kalau strategi itu juga tidak memicu hasil optimal karena persoalan utamanya ialah daya beli masyarakat yang melemah. Terlebih, menginap di hotel maupun makan di restoran termasuk pengeluaran hiburan.

Maulana menyadari kalau masyarakat tentu akan memprioritaskan kebutuhan primer dalam pengeluaran. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus segera membereskan fenomena penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

"Daya beli itu adalah nomor satu yang harus dikerjakan oleh pemerintah," ujarnya.

Walaupun sektor pariwisata juga bisa menyasar wisatawan asing, Maulana menyebutkan bahwa hal itu hanya berlaku di sebagian kecil daerah yang memang sudah terkenal secara internasional.

"Kita lihat Indonesia itu yang benar-benar memiliki Wisman itu Bali, yang besar angkanya. Di Pulau Jawa kita punya 500 lebih kabupaten/kota, gimana cara mengantisipasi ini? Kalau kita bicara Wisman, tentu butuh infrastruktur dan seterusnya," tuturnya.

Maulana menekankan bahwa masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta itu masih menjadi tumpuan perekonomian dalam negeri, termasuk juga pada sektor wisata. Walaupun begitu, dia menekankan bahwa target wisatawan mancanegara (wisman) juga penting diperhatikan. Asalkan pemerintah juga memikirkan pemerataan kualitas wisata di seluruh daerah.

Baca Juga: PHRI Kritik Pemerintah yang Minta Pelaku Usaha Berinovasi di Tengah Daya Beli Turun: Asal Bicara Aja

"Ini strategi yang harus dijalankan bagaimana semua daerah itu bisa mendapatkan peluang untuk meningkatkan wisman. Kita bayangkan selama ini baru bicara 10 destinasi pariwisata atau 5 super prioritas yang kita dibahas. Tapi kita lupa sama 88 kawasan strategis pariwisata nasional yang perlu dikembangkan," kritiknya.

Imbas ke Konsumsi Rumah Tangga

Sementara itu, ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Etik Prihatin, SE, MM mengatakan penurunan daya beli masyarakat setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga.

"Penurunan daya beli masyarakat itu tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari dampak dari perkembangan ekonomi nasional di lapangan," kata Etik sebagaimana dilansir Antara, Senin (7/4).

Dia mengatakan, program efisiensi yang diberlakukan pemerintah memiliki maksud yang baik, namun di lapangan tidak dapat disangkal jika itu juga mempengaruhi sedikit banyaknya perubahan daya beli masyarakat.

Hal itu dibenarkan salah seorang pedagang di Pasar Terong, Makassar H Ramli.