Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku siap mendukung program Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, di Kantor Kemenhut, Selasa (15/4/2025), Menhut Raja Juli membahas soal 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang disebut-sebut bisa 'disulap' menjadi koperasi.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengaku jika sering membuat kerja sama dengan kementerian yang dipimpin Yandri Susanto, termasuk program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo.
“Akan banyak kerja sama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Kehutanan, yang terdekat karena ini perintah Pak Presiden, sekarang perhutanan sosial itu kita sudah membagikan sertifikat 8 juta hektare. Dari 8 juta hektar tersebut kita bentuk KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial jumlahnya sekarang ada 15 ribu KUPS,” ujar Menhut Raja Antoni dikutip pada Rabu (16/4/2025)
Dia pun mengaku Kemenhut sudah mengategorikan KUPS dan diharapkan belasan ribu unit itu bisa ditransformasikan menjadi koperasi desa.
“Kami sudah mengelompokkan mana KUPS yang sudah platinum, gold dan blu berdasarkan jenis usaha dan juga berapa banyak men-generate penghasilan. Saya berfikir kemarin dengan Pak Sekjen berdiskusi, 15 ribu mungkin KUPS ini bisa kita transfosmasi jadi koperasi. Kelompok/koperasi. Kelompok usahanya sudah ada, ada yang sudah bisa ekspor, ada yang juga masih berkembang,” ujarnya.
Menhut Raja Antoni menilai selain mendukung program Presiden Prabowo, hal ini juga nantinya bisa menambah lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara. Selain itu, para petani juga dapat ditingkatkan keterampilan dan pengetahuannya.
“Saya kira itu bisa mengambil porsi, dengan kelompok yang sudah ada asetnya, tinggal mendorong permodalan, upskilling. Ini nantinya dapat menyerap lapangan kerja dan menambah pendapatan negaram,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendes PDT, Yandri Susanto mengatakan adanya 15 ribu KUPS ini merupakan hal yang luar biasa.
Baca Juga: Adopsi Pohon di Gampong Jaboi Sabang, Menhut Raja Juli: Insyaallah Banyak Orang Mau Jaga Hutan Kita
Mendes menilai, dengan adanya kerjasama dan kolaborasi antara Kemenhut dan Kemendes PDT ini nantinya dapat mempercepat program-program pemerintah.
“Betul sekarang kita sedang membuat menyukseskan bapak presiden, terkait koperasi 15 ribu KUPS sesuatu yang luar biasa bisa kita publish modal yang bisa kita smapaikan pada publik bahwa koperasi bisa jadi sesuatu yang luar biasa dengan kerjasama Kemenhut dan Kemendes,” ujar Yandri.
“Koperasi merah putih jadi ini bukan milik orang per-orang tapi milik pemerintah. Jadi program Bapak Presiden sangat mulia, mesti kita kawal betul. Kolaborasi ini bisa mempercepat program pemerintah yanga ada,” imbuh Yandri.
Diketahui, pemerintah kini sedang gencar membangun Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Terkait Koperasi Merah Putih ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya, nantinya koperasi desa atau kopdes dikelola dan dimiliki oleh pemerintah desa.
"Kopdes itu koperasi milik pemerintah desa, itu kira-kira intinya. Milik masyarakat desa," ujar Zulhas, setelah lakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) yang mengawal pembentukan dan operasional Kopdes tersebut.
"Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong," beber Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan dari tujuh mandat yang diinstruksikan tersebut, sebagian sudah dan sedang dikerjakan oleh Kemenkop.
"Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal," beber dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Alasan di Balik Batalnya Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, DPR: Dapat Tugas Baru di Danantara
-
Pemerintah Resmi Ajukan Permohonan Eksekusi Hotel Sultan
-
Jalan Berlubang di Jakarta, Siapa Bertanggung Jawab?
-
Satpol PP Duren Sawit 'Bersihkan' Trotoar dari 11 PKL dan 5 Motor Parkir Liar
-
Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK