Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos

Ia mengatakan para kepala daerah dari berbagai wilayah saat ini memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat.

Mereka tampak antusias menyambut program dari Presiden Prabowo Subianto ini.

Karena itu, ia pun mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos agar selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat balasan yang dikirimkan oleh Kemensos kepada mereka.

“Kami berterimakasih kepada gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” imbuhnya.

Ia menegaskan Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare.

Mensos mengatakan Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Sekolah Rakyat, lanjutnya, akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.

Mensos menambahkan Sekolah Rakyat dipastikan akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan.

Baca Juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun

Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.