Setoran BUMD Jakarta ke Kas Daerah Masih Seret, DPRD DKI Curiga Gegara Ini

Suara.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti soal minimnya kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Jakarta. Setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaan ke kas daerah dianggap masih kecil.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh dalam hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2024. Tak hanya dari segi pendapatan, Nova menyebut tata kelola perusahaan-perusahaan BUMD juga perlu dievaluasi. 

"Komisi B mencatat bahwa kinerja sebagian besar BUMD belum optimal, baik dari sisi pelayanan publik, tata kelola perusahaan, maupun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Nova kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Dalam paparannya, Nova mengungkap tingkat produktivitas BUMD selama tahun 2024 menurun dari 92 persen menjadi 77 persen. Ia menduga hal ini disebabkan oleh manajemen yang kurang mumpuni.

Di satu sisi, Komisi B mencatat aset dan ekuitas BUMD mengalami peningkatan. Namun, transparansi pengelolaan aset, laporan keuangan, dan respons terhadap temuan BPK masih perlu ditingkatkan.

"Langkah penting yang harus difokuskan adalah bisnis inti, dan tidak diperbolehkan lagi adanya anak perusahaan," ucap Nova.

Politisi NasDem ini mengakui, memang terdapat sejumlah BUMD yang menunjukkan kinerja positif, seperti PT Transjakarta dengan jumlah penumpang yang terlayani sebanyak 317 juta orang selama tahun 2024, serta PT Food Station Tjipinang Jaya yang memiliki capaian penjualan Rp1,7 triliun. 

Kendati demikian, ada juga BUMD seperti Ancol yang mengalami penurunan pengunjung dari 11 juta pada tahun 2023 menjadi 10 juta pada tahun 2024.

"Penurunan pengunjung Ancol mengindikasikan perlunya evaluasi terkait dampak larangan study tour dan percepatan inovasi wahana untuk kembali menarik minat masyarakat," urai Nova.

Baca Juga: Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi

Selain itu, sejumlah BUMD masih menghadapi kendala, seperti penyerapan PMD rendah. Seperti Perumda Pasar Jaya hanya sebesar 46,48 persen, dan MRT Jakarta yang sempat gagal tender, serta audit BPK yang belum terselesaikan.

"Perlu adanya upaya optimalisasi terhadap dana yang saat ini mengendap di beberapa BUMD, seperti halnya dana Rp300 miliar milik PAL Jaya, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan dan daerah," pungkasnya.

Pramono Mau Evaluasi BUMD Jakarta

Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya disebut akan memantau dan mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, tidak hanya Bank DKI yang beberapa hari lalu mengalami gangguan sistem pelayanan.

“Semua kita pelajari BUMD, BUMD ini kan kita juga melihat," kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim seperti ditulis Antara, Rabu (16/4/2025).

Di Provinsi DKI Jakarta bukan cuma ada Bank DKI, tetapi ada beberapa BUMD lain. "Kita lihat dong pembukuannya gimana nih. Semua dalam tahap pemantauan dan evaluasi,” kata Chico.

Chico menekankan banyak BUMD yang seharusnya dapat menghasilkan keuntungan, namun justru merugi karena dikelola secara tidak profesional.

Karena itu, pihaknya terus memantau untuk memastikan tidak ada perusahaan yang terus merugi akibat pengelolaan yang tak profesional.

“Mana yang biru, mana yang berwarna merah, mana yang rugi terus. Jadi pada prinsipnya, data kelolanya harus diperbaiki," katanya.

Yang utama adalah profesionalisme. "Artinya apa? Ini BUMD asetnya juga pada banyak. Perusahannya gede-gede. Tapi kok rugi melulu? Nah ini tidak boleh terjadi lah,” kata Chico.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga menyoroti pentingnya penempatan direksi yang kompeten dan bukan hasil dari politik praktis.

"Tadi sempat disampaikan oleh Pak Gub, misalnya ada suara-suara yang mengatakan bagian direksi itu titipan. Nah ini tidak boleh lagi terjadi," kata Chico.