Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa rencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza bertujuan untuk melakukan relokasi.
Dia menegaskan bahwa rencana evakuasi itu bukan untuk relokasi, melainkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
"Itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan Rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo di Antalya, Turki, dikutip Sabtu (12/4/2025)
Saat ditanya hal tersebut dilakukan sebagai relokasi, Prabowo membantahnya.
"Oh, tidak, tidak (relokasi), untuk membantu," tambah dia.
Meski begitu, Prabowo mengaku belum bisa memastikan merencanakan waktu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini. Sebab, dia masih akan berkomunikasi dengan para pimpinan Palestina.
“Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga gimana cara nanti pelaksanaannya,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan banyak permintaan terhadap Indonesia agar Indonesia bisa lebih aktif lagi berperan mendukung serta mencari penyelesaian atas konflik khususnya di Gaza, Palestina dan umumnya di kawasan Timur Tengah.
Ia mengatakan walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan Timur Tengah, tetapi ada sejumlah alasan mengapa banyak yang meminta Indonesia berperan lebih aktif.
Baca Juga: Muzani Ungkap Cara Prabowo Persiapkan Kemerdekaan Palestina: Evakuasi Tenaga Medis-Pendidik ke RI
Pertama, melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam. Terlebih Indonesia menjadi megara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Kedua, posisi Indonesia yang nonblok.
“Bahkan dianggap pemimpin nonblok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun. Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab," tutur Prabowo.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Jokowi Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Langgar Etik Politik
-
Ikut Desak Prabowo Reshuffle Kabinet, Refly Harun Sebut 17 Menteri Pro Jokowi: Jangan Dibiarkan!
-
Pemerintahan Prabowo Subianto Akan Genap 6 Bulan, Rocky Gerung Sarankan Segera Lakukan Reshuffle
-
Singgung Omongan Ganjar soal Menteri Temui Jokowi, PSI: Jangan Menjalankan Politik Pecah Belah
-
Muzani Ungkap Cara Prabowo Persiapkan Kemerdekaan Palestina: Evakuasi Tenaga Medis-Pendidik ke RI
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian