Pemerintah Koordinasi Intens Soal Tarif Trump, Buka Opsi Pembenahan Regulasi hingga Cari Pasar Baru

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah terus menjalin komunikasi intens antara kementerian dan lembaga menyoal kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Kekinian kementerian saling berkoordinasi untuk melakukan antisipasi dan mengabarkan perkembangan terkini dari hasil negosiasi yang terus dilakukan.

"Terus-menerus kita saling berkoordinasi untuk mengantisipasi dan mengupdate hasil negosiasi-negosiasi. Termasuk itu juga berdampak positif terhadap kita sendiri," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Pemerintah menyadari imbas dari tarif Trump, ke depan harus ada pembenahan dari sisi regulasi hingga mencari tujuan pasar baru, di luar Amerika Serikat (AS).

"Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," kata Prasetyo.

Komunikasi dengan Dubes AS

Di tengah gejolak perdagangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah sigap dengan menjalin komunikasi intensif bersama Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (16/4) tersebut menjadi momentum krusial dalam upaya meredam potensi dampak negatif kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya (@smindrawati), Sri Mulyani mengungkapkan esensi dari pertemuan tersebut. "Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia," tulisnya, mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dalam menghadapi potensi ancaman perdagangan.

Baca Juga: Donald Trump Tuding Mangga Dua 'Surga' Barang Bajakan, Ada Tas Guess KW Dijual Rp 200 Ribu

Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa. Sri Mulyani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan secara mendalam mengenai desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disiapkan untuk mendukung program-program prioritas Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. APBN 2025, menurutnya, dirancang dengan fokus pada program-program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, dan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

"Semua itu dirancang dengan tetap menjaga prinsip yang prudent dan berkelanjutan," tegas Sri Mulyani, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Diplomasi APBN di Tengah Pusaran Geopolitik Global

Lebih dari sekadar pembahasan isu perdagangan, pertemuan ini juga menjadi platform bagi kedua belah pihak untuk memperkuat hubungan bilateral di tengah pusaran geopolitik dan perekonomian global yang sedang bergejolak. "Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi," ujar Sri Mulyani, menekankan pentingnya kerja sama strategis antara kedua negara.

Langkah Sri Mulyani ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi intensif dengan AS terkait tarif resiprokal. Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, saat ini tengah berada di Washington D.C. untuk melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pejabat AS.

Dalam lawatannya, delegasi Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.