Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tak hanya dari pulau Jawa saja. Menurutnya, ASN wilayah atau daerah lain juga harus diprioritaskan.
Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Awalnya Deddy menyinggung rencana Menpan RB Rini Widyantini dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur mutasi lewat Pemrpov Kalimatan Timur.
Menurutnya, jangan hanya dari Kaltim saja tapi dari seluruh Kalimantan, termasuk seluruh dari Indonesia juga perlu diprioritaskan.
"Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain dan terutama nanti daerah-daerah (Indonesia) timur, jangan dipindahin dari Jawa semua bu," kata Deddy.
Deddy menyampaikan, kalau memang ASN dari wilayah lain dirasa belum siap, masih bisa diberikan pelatihan agar mereka bisa ditempatkan di IKN.
"Kalau mereka belum siap disiapkan dilatih di berdayakan itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak cuma pindahkan kantor, jadi tolong itu diperhatikan ya," katanya.
Ia menegaskan, kekinian tak ada orang tak bisa ditingkatkan kemampuannya. Deddy kemudian menyinggung jika TNI zaman sekarang saja bisa jadi Direktur Jenderal.
"Kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan enggak ada orang yang nggak bisa diupgrade. Orang dari tentara bisa jadi Dirjen kok, kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa enggak bisa?," kata Deddy.
Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus
"Jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Maluku itu dulu, baru bicara kita keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," Deddy menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini.
Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya.
Berita Terkait
-
Di DPR, Menpan RB Beberkan 3 Fase Pemindahan ASN ke IKN, Begini Lengkapnya!
-
Perpres Belum Ditandatangani, MenpanRB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan Prabowo
-
Jadi Lokasi Ibukota Baru, Kaltim Mau Dongkrak Kualitas SDM
-
PAN Dukung Prabowo Nyapres 2029 Tapi Tak Sebut Gibran, Begini Respons PDIP
-
PAN Dukung Prabowo Capres Lagi, Deddy PDIP: Aneh, Pemerintah Baru 6 Bulan Kok Udah Ngomongin 2029
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem
-
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Delpedro: Ini Kriminalisasi, Hakim Abaikan Putusan MK
-
Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!