Komisi X DPR - Pemerintah Gelar Rapat Tertutup: Bahas Kebijakan yang Bakal Diumumkan Prabowo

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani angkat bicara soal sejumlah rapat Komisi X DPR dengan mitranya yakni pemerintah justru banyak digelar secara tertutup. 

Menurutnya, hal itu dilakukan karena salah satunya dalam pembahasan rapat ada kebijakan yang akan diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Komisi X DPR RI sebelumnya menggelar rapat bersama Mendikdasmen dan terbaru dengan Mendikti Saintek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Namun ke dua rapat itu diketahui digelar secara tertutup. 

"Jadi gini, Komisi 10 dari kemarin Kemdikdasmen, kemudian tadi Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda Olahraga, sekarang Dikti. Kami punya dua tahap raker, tahap pertama membahas anggaran, membahas relaksasi anggaran yang tadinya diblokir, tadinya tersimpan, kan sudah dibuka kembali, ini kan kita bahas dulu," kata Lalu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

"Kenapa tertutup juga karena ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diumumkan resmi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto," sambungnya. 

Lalu Hadrian mengatakan, kalau rapat digelar secara terbuka, dikhawatirkan masyarakat sudah tahu lebih dulu kebijakan yang akan diumumkan oleh Prabowo tersebut. 

"Jadi kalau terbuka masyarakat sudah tahu duluan, mungkin gak seru, nanti akan di-launching terlebih dahulu," beber Lalu. 

"Termasuk di Kemdikti ada kebijakan yang hari ini juga menjadi kebijakan baru yang akan resmi diumumkan oleh Presiden," katanya lagi. 

Lalu Hadrian lantas mencontohkan kebijakan pemerintah yang jadi pembahasan tertutup pihaknya dengan Mendikti Saintek salah satunya soal Tunjangan Kinerja atau Tukin untuk dosen. 

Baca Juga: Heboh Video Monolog Gibran, Golkar: Kadang jadi Wapres Serba Salah, Untung Prabowo Gak Baperan!

"Kemudian anggaran-anggaran yang kemarin sudah disesuaikan kembali, BOPTN yang tadinya nol, sudah kembali anggarannya. Tukin yang kemarin orang pesimis tidak akan dibayar, ya hari ini insya Allah akan terbayar. Inpresnya juga sudah keluar. Kemudian KIP kuliah tetap dilaksanakan, bahkan insya Allah akan ditambah," katanya. 

Untuk itu, kata dia, hal semacam itu harus dimatangkan terlebih dahulu lewat rapat tertutup. Setelahnya baru akan bisa terbuka. 

"Nah, ini harus dimatangkan dulu antara kami Komisi 10 dengan Menteri terkait, Mendiktisaintek dalam hal ini, sehingga kami laksanakan tertutup. Nanti di minggu kedua di minggu depan ini kita akan terbuka, kita akan laksanakan tindak lanjut dari rapat hari ini," ujarnya. 

Terpisah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyampaikan, jika dalam rapat tertutup pihak dengan Komisi X DPR pada Rabu (23/4) sore kemarin, kurang lebih membahas soal pemberian Tukin terhadap dosen. 

"Kami bicarakan tentang tukin tadi teman teman anggota Komisi X juga menyatakan dukungan dan meminta agar penyelesaian atau kelanjutan dari perpres tentang tukin ini bisa dilakukan denhan baik sehingga apa yang diharapkan yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan terjadi peningkatan kinerja temen temen dosen itu bisa dilakukan," klaim Menteri Brian ditemui usai rapat. 

Kemudian, kata Brian, kementeriannya juga bicara soal bagaimana penyerapan anggaran.