BAP Dikuliti JPU KPK, Eks Napi Koruptor Agustiani Tio Akui Permintaan Hasto ke KPU soal Harun Masiku

Suara.com - Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pernah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan perkara pencalonan legislatif Harun Masiku di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan cara yang sama pada dapil Kalimantan Barat yang memenangkan Maria Lestari.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada PAW anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Pada sengketa Kalbar oleh anggota PDIP Maria Lestari, Tio mengaku ikut membantu dalam urusan keilmuan. Sebab, dia menilai ada peluang untuk meningkatkan jumlah perolehan suara Maria.

“Kemudian, kami meminta perhitungan suara ulang dan putusan Bawaslu juga meminta dilakukan perhitungan suara ulang. Setelah proses di Bawaslu tersebut, saya sudah tidak terlibat lagi. Bahwa saya tidak mengetahui proses penetapan caleg atas nama Maria Lestari di KPU, kemudian saya mendapatkan informasi Saudara Maria Lestari sudah dilantik,” kata jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Tio di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, jaksa menanyakan kepada Tio soal pengakuannya pada BAP yang menyatakan pernah mendengar bahwa Hasto meminta agar penyelesaian perkara Harun Masiku dilakukan dengan cara yang sama seperti Maria Lestari.

“Namun, berdasarkan informasi dari saudara Wahyu dan saudara Hasyim bahwa persoalan pencalegan di dapil Kalbar dan dapil Sumsel sudah disampaikan oleh saudara Hasto, sekjen dalam pleno dan menurut informasi dari saudara Wahyu, bahwa saudara Hasto minta dapil Sumsel ini segera diselesaikan seperti urusan Kalbar,” ucap jaksa masih membaca BAP Tio.

“Ya kalau Wahyu mengatakan gitu, mungkin ya,” ucap Tio.

“Disampaikan Wahyu kepada saudara?” lanjut jaksa.

“Mungkin saya enggak inget ya, tapi kalau sudah jadi BAP kan berarti saya sudah mengiyakan,” sahut Tio.

Baca Juga: Tak Gentar Dipolisikan, Dokter Tifa Siap Lawan Balik Jokowi soal Isu Ijazah Palsu: Tagih Janji Ini!

Diketahui, Agustiani Tio merupakan mantan narapidana korupsi. Mantan kader PDIP itu pernah dijatuhi vonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi PAW Anggota DPR RI yang juga menjerat buronan Harun Masiku. Dalam kasus Hasto, KPK juga telah mencekal Agustiani Tio bepergian ke luar negeri. 

Tak hanya Agustiani Tio, Jaksa KPK hari ini juga menjadwalkan dua saksi penting, yakni mantan narapidana, Saeful Bahri dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah yang kini berstatus sebagai tersangka tapi belum ditahan. Namun, jaksa KPK hanya bisa menghadirkan Donny Tri dan Agustiani Tio.

Dalam sidang lanjutan kasus suap dengan terdakwa Hasto, ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sempat 'digeruduk' oleh sejumlah pemuda pendukung KPK.

Berdasar pantuan Suara.com, mereka terlihat kompak menggunakan kaos berwarna putih dengan tulisan #SaveKPK di bagian punggung.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.