Suara.com - Jakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik dunia, Formula E, yang dijadwalkan digelar pada Juni 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menyatakan bakal memberi dukungan penuh pada gelaran ini.
Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta memberi peringatan agar perhelatan balap mobil itu tak lagi menggunakan uang rakyat.
“Jangan sampai Formula E menggunakan APBD. Ini pernah kejadian dalam penyelenggaraannya tahun 2022 lalu ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan uang dari APBD untuk membayar commitment fee sebesar Rp560 miliar,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).
Justin mengingatkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengeluarkan rekomendasi agar pendanaan Formula E tidak lagi bersumber dari kas daerah.
Menurutnya, ke depan Pemprov DKI harus mengandalkan skema business to business untuk menyelenggarakan acara ini.
“Apalagi, waktu itu sudah ada rekomendasi dari BPK bahwasanya penganggaran untuk kegiatan Formula E tidak boleh lagi menggunakan APBD, melainkan Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan skema business to business,” jelasnya.
PSI mendorong agar penyelenggara bisa menggandeng sponsor atau mitra swasta untuk menutup kebutuhan anggaran acara.
Lebih jauh, Justin menekankan bahwa Formula E harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi ajang tontonan.
Baca Juga: Jumlah Pelamar PPSU Jauh Melebihi Kuota, Pramono: Orang Butuh Kerja Itu Realita
"Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan acaranya berdampak terhadap warga Jakarta. Jika diselenggarakan nanti, maka sudah pasti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Sehingga, acaranya perlu memberikan manfaat ekonomi juga bagi warga Jakarta," tutur Justin.
Ia pun kembali menyoroti gelaran Formula E pada 2022 lalu yang sempat mengundang kontroversi, karena dilaksanakan di tengah situasi pandemi. Saat ini, Jakarta juga sedang mengalami masa sulit karena persoalan ekonomi.
"Waktu itu, Formula E diadakan di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19. Sehingga, warga Jakarta banyak yang bertanya-tanya soal apa manfaatnya. Sekarang, Jakarta kembali diterpa badai yang berbeda, yaitu masalah perekonomian yang salah satunya ditunjukkan dari turunnya daya beli masyarakat," ucapnya.
Ia pun berharap ajang tahunan ini tak hanya menjadikan Jakarta sebagai sekadar penyelenggara saja. Manfaatnya harus besar dan dirasakan banyak orang.
"Di sini Pemprov DKI Jakarta harus sensitif. Warga Jakarta jangan sampai hanya menjadi penonton dengan membeli tiket. Akan tetapi, acara yang diselenggarakan itu bisa menggerakan roda perekonomian daerah, sehingga memberi ruang bernafas lebih lega lagi kepada warganya," pungkas Justin.
Perhelatan Formula E 2025
Berita Terkait
-
Jumlah Pelamar PPSU Jauh Melebihi Kuota, Pramono: Orang Butuh Kerja Itu Realita
-
Imbas Banyak Warga Kena Hoaks Pendaftaran PPSU, Ini Perintah Pramono ke Para Walkot
-
7.000 Orang Mendaftar, Pelamar PPSU di Jakarta Membludak dan Sudah Melebihi Kuota
-
Wajibkan ASN Jakarta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono Anung: Saya Setengah Memaksa
-
Mau Perluas Transjabodetabek ke PIK, Pramono: Wilayah yang Dianggap Elit Akan Kami Buka
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu