Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kebanyakan orang mengambil pendidikan dokter spesialis berasal dari golongan orang yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih alias anak orang kaya.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan kenyataan bahwa untuk menempuh program pendidikan dokter spesialis (PPDS) tidak diberikan insentif sama sekali.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Awalnya, Budi menjelaskan bahwa sistem pendidikan PPDS terdapat sejumlah masalah. Pasalnya, sistem pendidikan mengharuskan seseorang harus meninggalkan pekerjaannya demi menempuh pendidikan selama 4 tahun.
"Karena ini masalah di sistem pendidikanya sekarang. Mereka itu umumnya sudah berkeluarga, sudah bekerja sebagai dokter sudah ada income, kemudian kalau jadi dokter spesialis kan harus berhenti bekerja dengan sistem pendidikan sekarang, mesti ngelamar ke fakultas kedokteran, belajar 4 tahun tidak ada income," kata Budi.
Adanya sistem pendidikan yang demikian, kata dia, menyebabkan biasanya yang menempuh PPDS adalah anak orang kaya.
"Nah itu yang menyebabkan dokter spesialis anak orang kaya, karena kalau bukan anak orang kaya mana mungkin dia bisa hidup," ujarnya.
Kendati begitu, Budi telah melakukan antisipasi adanya masalah tersebut. Kekinian seseorang yang menempuh PPDS akan diberikan insentif.
"Itu sebabnya yang sekarang, dengan sistem pendidikan sekarang kalau dia dari luar kota, mereka kita kasih, ya gak besar tapi seengganya bisa ganjel mereka hidup," katanya.
Baca Juga: Orang Tua Zara Yupita Terduga Pembully Dokter PPDS yang Bunuh Diri Disorot Publik
Lebih lanjut, Budi menyampaikan, jika seseorang yang menempuh pendidikan dokter spesialis akan diberikan uang sebagai pengganti gaji sebanyak 5 sampai 10 tergantung setiap tingkatnya.
"Kita ubah juga di sistem pendidikan yang kita punya adalah, halaman berikutnya, mereka dibayar gajinya, ya kita belum bisa sekaligus banyak, tapi kita bekerja sama sama LPDP karena ini orang yang datang dari luar dan dia akan mendapatkan penggantian biaya hidup."
"Jadi kalau awal 5 juta, awal semesternya dia, kemudian kalau madya dapat 7,5 juta sebulan, kemudian tahap 3 yang sudah chief 10 juta," katanya.
Perbaiki Sistem Pendidikan
Sebelumnya diberitakan, Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) akan bekerja sama untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran.
Pernyataan tersebut disampaikan kedua institusi sebagai respons maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dengan melibatkan dokter sebagai tersangka, termasuk kasus dugaan pelecehan terhadap keluarga pasien oleh peserta PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?
-
Gus Yahya Ajak Warga Nahdliyin Bersatu Hadapi Tantangan, Terutama Bencana Sumatra