Suara.com - Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pekerja dalam pembangunan ekonomi nasional, dua institusi negara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut ambil bagian dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dengan aksi nyata.
BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta, melalui Cabang Jakarta Gambir, membagikan 3.400 paket sembako menjelang May Day. Kegiatan bertema “Transformasi Tenaga Kerja untuk Produktivitas yang Inklusif, Kunci Perekonomian Jakarta yang Tumbuh dan Bersaing” ini menjadi simbol penghargaan atas peran vital pekerja sebagai penggerak roda perekonomian.
Sebanyak 250 paket sembako di antaranya disalurkan melalui kerja sama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat, dengan penyerahan simbolis di Komplek Walikota Jakarta Pusat pada Selasa (29/4/2025).
Plt. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir, Asep San San, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi kepada para peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat membantu pekerja beserta keluarganya,” ujarnya.
Selain pembagian sembako, momentum Hari Buruh juga dijadikan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah demi cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih luas.
Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunjukkan apresiasi kepada pekerja dengan tetap mengoperasikan layanan transportasi publik secara penuh di seluruh wilayah pada 1 Mei 2025.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen KAI dalam menjaga mobilitas masyarakat dan mendukung produktivitas nasional, bahkan di hari libur nasional.
“Sebagai perusahaan pelayanan publik, KAI justru beroperasi penuh saat hari libur karena ini adalah momen penting bagi masyarakat, termasuk para pekerja dan buruh, untuk beraktivitas dan menikmati hak rekreasinya,” jelas Vice President Public Relations KAI, Anne Purba.
Baca Juga: Sejarah Kelam May Day yang Wajib Kamu Tahu!
Dengan dukungan lebih dari 50.000 pegawai di bawah naungan KAI Group, perusahaan ini juga terus memperkuat layanan inklusif seperti ruang laktasi, fasilitas ramah difabel, sistem digital ticketing, serta pengamanan berlapis di stasiun dan perjalanan.
Dua inisiatif ini menjadi contoh konkret bahwa apresiasi terhadap pekerja tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga diwujudkan lewat layanan, perlindungan, dan kepedulian nyata di lapangan. ***
Berita Terkait
-
May Day 2025, Pimpinan KSPSI Ajak Para Buruh Rayakan secara Damai
-
Di Balik Libur Tanggal 1 Mei yang Dikenal Sebagai Mayday Ada Tragedi Haymarket Riot
-
45 Kata-kata Hari Buruh 2025 yang Bermakna dan Membakar Semangat
-
DPR Siap Tampung Aspirasi Buruh saat May Day 2025
-
Buruh Diingatkan Tetap Fokus Pada Tuntutan saat May Day
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!