Bentrok Suku Anak Dalam dan Sekuriti Perusahaan Sawit di Tebo, Satu Orang Tewas

Al Haris menyebut, kejadian semacam ini bukan kali pertama terjadi, dan penyelesaiannya akan melibatkan banyak pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, perusahaan, tokoh adat, serta komunitas SAD sendiri.

Menurut Gubernur Jambi Al Haris, pola penyelesaian paling ideal dalam konflik antara masyarakat adat dan pihak perusahaan adalah dengan mengedepankan pendekatan perdamaian yang mengintegrasikan dua pilar penting: hukum positif dan hukum adat.

Ia menilai, penyelesaian semacam ini tidak hanya mencerminkan keadilan formal melalui jalur hukum negara, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh komunitas adat seperti Suku Anak Dalam (SAD).

Pendekatan hibrida ini diyakini mampu meredam konflik berkepanjangan karena melibatkan rasa keadilan dari kedua belah pihak—baik menurut norma negara maupun tradisi leluhur.

Dalam konteks ini, peran tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan menjadi krusial untuk membangun ruang dialog yang inklusif dan menjembatani kesenjangan pemahaman antara komunitas adat dan dunia industri modern.

"Biasanya kesepakatan akhir dari permasalahan ini adalah perdamaian, dimana hal ini merupakan dinamika dalam kehidupan. Maka dari itu, tinggal lagi peran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meluruskan masalah ini agar tidak berulang," ujar Al Haris.

Terkait korban jiwa yang jatuh dalam insiden tersebut, Gubernur memastikan bahwa pemerintah akan menelusuri kronologi secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan pemberlakuan hukum adat sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik.

Ia berharap proses hukum berjalan adil, tetapi juga tidak meninggalkan pendekatan sosial-kultural yang telah lama menjadi bagian dari cara hidup masyarakat SAD.

Saat ini, masyarakat berharap agar insiden ini tidak berbuntut panjang dan dapat segera diselesaikan dengan baik.

Baca Juga: Rasa Tak Bohong: Pempek Uduy, Sensasi Kuliner yang Wajib Dicoba di Jambi

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan menyoroti pentingnya revisi pola relasi antara perusahaan dan komunitas lokal agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.