Suara.com - Jumlah pelamar pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta mencapai lebih dari tujuh ribu orang.
"Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.
Pram menyebut akan mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme.
Ia juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.
"Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap berbagai masukan," kata Pram sebagaimana dilansir Antara.
Ia menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.
"Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada," demikian Pramono.
Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.
Baca Juga: Klaim Siap Pelototi Rekrutmen PPSU, Pramono: Saya buat Transparan Agar Tak Ada Rumor Ordal!
Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.
Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Rekrutmen PPSU
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan warga yang ingin mengikuti rekrutmen Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bisa melalui kelurahan atau kecamatan.
“Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan. Pendaftarannya di 267 kelurahan. Bahkan di kecamatan pun bisa,” jelas Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025) lalu.
Pramono mengatakan berdasarkan hasil rapat, pada periode pertama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka sebanyak 1.100 lowongan.
Sementara di awal tahun depan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka 506 lowongan.
“Karena memang itu yang sudah teralokasi di anggaran,” kata Pramono.
Lebih lanjut Pramono menjelaskan dalam proses rekrutmen PPSU, jauh sebelumnya sudah meminta kepada seluruh Wali Kota Jakarta yang mendapatkan alokasi anggaran PPSU untuk terlebih dulu melapor kepada dirinya maupun Wakil Gubernur Rano Karno.
Menurut dia, hal ini bertujuan agar tidak ada kecurigaan adanya rekrutmen yang melibatkan “orang dalam”.
“Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan perekrutan PPSU selama ini,” kata Pramono.
Sementara itu, sejak pagi tadi, terpantau masyarakat berbondong-bondong mengunjungi Balai Kota untuk mengikuti rekrutmen PPSU.
Pencari kerja petugas PPSU berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga tua dengan berbagai latar belakang pendidikan.
Bahkan, tak sedikit warga yang membawa anaknya saat mengikuti proses rekrutmen.
Salah satunya adalah Sumira (46) asal Jakarta Barat yang sudah datang dan mengantre sejak pukul 08.00 hingga 11.30 WIB di Balai Kota.
Dirinya mengaku mendapatkan informasi rekrutmen PPSU dari siaran (broadcast) grup WhatsApp RT di rumahnya.
“Pesannya berbunyi dibuka lowongan kerja untuk PPSU. Butuh 1.600 orang lebih dari grup kader yang ngasih tau. Nah di situ terjadi pro dan kontra, karena kan ada yang hoaks dan ada yang enggak. Karena saya butuh kerja, walaupun ibu-ibu, datang saja ke sini. Ternyata kata satpam ada bu, dari jam 8 sampai jam 12,” jelas Sumira.
Dia menjelaskan, berkas-berkas yang ia siapkan berupa fotokopi KTP, KK (Kartu Keluarga), Ijazah pendidikan terakhir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan bebas narkoba, hingga surat kesehatan dan foto.
“Setelah menyerahkan berkas, tunggu tiga hari pengumuman lagi. Belum tahu tahapan selanjutnya apa,” kata Sumira.
Bahkan, ada juga warga lainnya yang sudah datang sejak pagi namun kehabisan nomor antrean. Mereka mengatakan akan kembali lagi ke Balai Kota esok hari untuk mengikuti rekrutmen PPSU.
Beberapa warga juga mengaku senang dengan adanya peraturan batas pendidikan yang kini diperbolehkan lulusan SD. Menurut mereka, hal ini merupakan sebuah harapan baru untuk mendapatkan pekerjaan.
Berita Terkait
-
Klaim Siap Pelototi Rekrutmen PPSU, Pramono: Saya buat Transparan Agar Tak Ada Rumor Ordal!
-
Gubernur Pramono Anung Buka Pintu Kritik Lebar-Lebar: Jangan Ragu, Itu Vitamin!
-
Jumlah Pelamar PPSU Jauh Melebihi Kuota, Pramono: Orang Butuh Kerja Itu Realita
-
Imbas Banyak Warga Kena Hoaks Pendaftaran PPSU, Ini Perintah Pramono ke Para Walkot
-
7.000 Orang Mendaftar, Pelamar PPSU di Jakarta Membludak dan Sudah Melebihi Kuota
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?