Dua Anak Buahnya Dihadirkan Jaksa KPK Hari Ini, Sidang Hasto PDIP Bakal Ada Kejutan?

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan dua saksi dalam sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hari ini. Mereka ialah staf Hasto, yaitu Kusnadi dan Penjaga Rumah Inspirasi di Jalan Sutan Sjahrir Nomor 12 A, Nur Hasan.

Keduanya akan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto sebagai terdakwa.

“Nur Hasan dan Kusnadi (akan dihadirkan ke persidangan),” kata Jaksa KPK Budhi Sarumpaet kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

Dalam perkara ini, Nur Hasan disebut pernah berkomunikasi dengan Harun Masiku sebelum menghilang dan kini menjadi buronan.

Percakapan Harun Masiku Terungkap

Hal itu terungkap dalam sidang praperadilan yang Hasto ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat status tersangkanya.

Percakapan antara Nur Hasan dan Harun Masiku berisi tentang perintah dari Hasto kepada Harun untuk merendam ponsel dan melarikan diri sebelum Harun menghilang hingga saat ini.

“Bapak handphone-nya harus direndam di air terus bapak standby di DPP (PDIP),” kata anggota tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan apa yang disampaikan Nur Hasan, Kamis (6/2/2025).

“Iya oke, di mana disimpannya?” jawab Harun Masiku saat itu.

Baca Juga: Soal Manuver Pemakzulan Wapres Gibran, Ini Alasan Demokrat Ogah Ambil Pusing

“Direndam di air, pak,” ucap Hasan.

“Di mana?” sahut Harun.

“”Nggak tahu deh saya, bilangnya direndam saja,” ujar Hasan.

“Gini saja, Pak Hasan segera ini itu kita ke itu, apa namanya, aduh,” ucap Harun.

“Halo pak,” demikian yang disampaikan Hasan.

“Naik motor saja, pak,” kata Harun.

“Ke mana?” tanya Hasan.

“Itu yang rumah dekat samping bis itu,” jawab Harun.

“Pinggir sini pak? Kali?” tanya Hasan lagi.

“Iya yang 20 itu,” ujar Harun.

Permintaan Harun untuk menuju ke rumah dekat bis itu kemudian disetujui oleh Hasan. Kemudian, Tim Biro Hukum KPK melanjutkan percakapan antara Hasan dan Harun.

“Eh, yang nomor 10 itu atau di DPP?” kata Harun.

“Ketemuan di situ saja soalnya di SS (Sutan Sjahrir) nggak ada orang pak, saya nggak bisa tinggal,” ucap Hasan.

“Bapak (Hasto) di mana?” tanya Harun.

“Bapak lagi di luar,” jawab Hasan.

“Bapak suruh ke mana?” lanjut Harun.

“Perintahnya Bapak suruh standby di DPP lalu handphonenya harus direndam di air,” sahut Hasan.

“Di mananya?” tambah Harun.

“Terserah bapak (Harun), apa saya mau rendamin atau gimana?” timpal Hasan.

“Bapak meluncur sekarang, saya tunggu di dekat Teuku Umar, naik motor saja,” ujar Harun.

“Iya pak,” balas Hasan.

“Yang di pom bensin dekat Hotel Sofyan,” tambah Harun.

“Oh, Cut Meutya,” timpal Hasan.

Mereka kemudian berangkat setelah percakapan tersebut selesai. Anggota Biro Hukum KPK menyebut sejak saat itu, Harun Masiku menghilang hingga saat ini.

“Atas perintah pemohon (Hasto) tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon,” tandas dia.

Dakwaan Jaksa KPK

Sekadar informasi, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.