Selain Private Jet, DPR Endus Skandal Helikopter hingga Alphard di KPU: Kami Sudah Tahu, tapi...

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, jika DPR sebenarnya sudah sempat mencium dugaan penggunaan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sewa jet pribadi atau private jet. 

Tak hanya itu, bahkan Komisi II DPR juga mencium KPU menggunakan anggaran untuk Helikopter dan sejumlah fasilitas lainnya. 

"Waktu itu yang berkembang di Komisi 2 itu, ini selain private jet, saya enggak tahu apakah masuk atau tidak, mereka juga pernah menggunakan helikopter itu. Gitu," kata Ahmad Doli kepada wartawan, Jumat (9/5/2025). 

"Nah, saya enggak tahu apakah ini satu perusahaan, atau helikopter itu menjadi bagian dari private jet, ini yang kami sudah tahu, tapi waktu itu kita sudah sampaikan juga," sambungnya. 

Kemudian, kata dia, Komisi II DPR juga menyoroti penggunaan anggaran setiap komisioner KPU memiliki dua tempat tinggal. 

"Nah, yang kedua soal penggunaan fasilitas, para komisioner itu, itu kan mereka ada dua, rumah dinas punya, apartemen punya, dikasih. Nah, kenapa harus dua-dua gitu loh? Kenapa nggak satu saja? Iya kan? Nah, kalau dipergunakan satu-satunya, ini tak guna, dipergunakan untuk siapa? Iya kan? Gitu loh. Nah, makanya waktu itu kita minta, ya ini tolong dikoreksi," beber Ahmad Doli. 

Tak berhenti di situ, Ahmad Doli menyampaikan, ada juga penggunaan anggaran untuk membeli mobil mewah Toyata Alphard. 

"Nah, yang ketiga waktu itu mobil. Mobil mereka kan satu komisi itu bisa jadi tiga, ada tiga. Bahkan waktu itu terakhir mereka beli mobil Alphard, kan Gitu. Dan waktu itu kita mendengar, mereka mau beli lagi mobil yang keempat. Nah, makanya waktu itu kita ingatkan," katanya. 

"Cuma kalau enggak salah mobil itu enggak jadi. Gitu," sambungnya. 

Baca Juga: Drama OTT Hasto Terbongkar di Sidang: Jejak Harun Masiku Raib usai 5 Penyidik KPK Ditangkap di PTIK

Kala itu, kata dia, KPU berdalih penggunaan private jet dan helikopter untuk tugas monitoring. 

"Iya, monitoring, penyebaran logistik. Mereka bilang gitu," pungkasnya. 

Wanti-wanti KPU

Diberitakan sebelumnya, Doli yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI pada periode lalu sebenarnya sudah mewanti-wanti KPU soal hal tersebut. 

Apalagi semua dilakukan dengan menggunakan duit rakyat atau anggaran yang berasal dari rakyat. 

"Karena apa? Karena kan mereka menggunakan anggaran negara, itu kan duitnya duit rakyat, duit negara itu duit rakyat," katanya.