Suara.com - Massa yang tergabung dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).
Mereka menuntut agar rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto dibatalkan.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa mayoritas mengenakan baju serba hitam dan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kalimat penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Aksi ini terlihat berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis.
Para demonstran bergantian melakukan orasi tepat di depan pagar kantor Kemensos.
Perwakilan massa aksi juga diterima pihak Kemensos untuk melakukan audiensi dan belum juga selesai hingga pukul 12.34 WIB.
Salah satu orator meminta agar Kemensos tak mengulang masa orde baru, saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto.
"Kemensos menjadi antek-antek dari pemerintahan orde baru akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Jangan kita biarkan," ujar orator itu.
Menurutnya, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan.
Baca Juga: Daftar Bansos Kemensos yang Cair Bulan Mei 2025
Apalagi rentetan pelanggaran HAM berat terjadi saat Soeharto memimpin.
"Tidak ada satupun kesempatan yang membuat dia layak menjadi seorang pahlawan," ucapnya.
"Tidak ada satupun pahlawan yang punya track record seburuk Soeharto. Tidak ada pahlawwn yang punya kejahatan sebanyak Soeharto," ungkapnya.
Lewat aksi ini, massa ingin mengingatkan kembali apa saja kejahatan yang dilakukan Soeharto.
Diharapkan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional ini bisa segera dibatalkan.
"Kita tidak akan pernah lupa kejahatan yang pernah terjadi pada keluarga kita sendiri," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tanpa Tes Akademik, Kemensos Mulai Seleksi 8 Ribu Calon Siswa Sekolah Rakyat
-
Presiden Prabowo Sebut Soeharto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata, Ini Alasannya
-
Titiek Soeharto: Ada Wacana Perum Bulog akan di Bawah Presiden Langsung
-
Mensos Sebut Pemberian Gelar Pahlawan untuk Marsinah Tak Bisa Tahun Ini, Apa Alasannya?
-
Daftar Bansos Kemensos yang Cair Bulan Mei 2025
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
Terkini
-
Haji Tanpa Antre? Kemenhaj Godok Skema 'War Tiket' Arahan Prabowo, Begini Mekanismenya
-
Mendagri Ingatkan Pemda Kreatif Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
-
Buka Musrenbang Provinsi Sulut, Mendagri Ajak Pemda Tangkap Program Prioritas Nasional
-
TAUD Resmi Tempuh Laporan Polisi Model B Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Dukung Resiliensi UMKM di Era Perubahan, Shopee & JNE Gelar Pelatihan Bagi Puluhan Pengusaha Lokal
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz, Kapal Tanker Terpaksa Putar Balik di Oman
-
Tolak Usul JK Naikkan BBM, Gibran: Perintah Presiden Jelas, Harga Harus Tetap Terjangkau!
-
Panas! Donald Trump Minta 'Jatah Preman' di Selat Hormuz, Inggris Marah Besar
-
Empat Korban Kebakaran SPBE Cimuning Meninggal Dunia
-
Hari Kedua Pencarian, Korban Longsor Sumedang Ditemukan Meninggal Dunia