Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat, pada Jumat (16/5/2025).
Kedatangan Pramono untuk melihat operasional taman yang digunakan oleh masyarakat setempat.
Pramono menjelaskan, RPTRA Kalijodo awalnya merupakan lokalisasi atau tempat prostitusi.
Kemudian pada era kepemimpinan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lahan Kalijodo ini disulap menjadi RPTRA.
Fasilitas yang tersedia di RPTRA Kalijodo ini beragam dari taman bermain anak, trek jogging, lapangan futsal, hingga skate park.
Namun, pada era eks Gubernur DKI Anies Baswedan taman ini terbengkalai dan kurang diurus.
Akibatnya, banyak fasilitas rusak dan masyarakat tak lagi menggunakan RPTRA ini untuk berbagai kegiatan.
"Saya sengaja hadir di sini bersama dengan Kepala Dinas Pertamanan, Pak Asisten Pembangunan dan Pak Wali Kota, serta Ibu Kepala Dinas PPA, ingin melihat apa yang sebenarnya ada," ujar Pramono.
Ia pun berjanji untuk merevitalisasi RPTRA ini agar bisa kembali digunakan masyarakat dalam berkegiatan positif.
Baca Juga: Profil M Anwar, Wali Kota Jakarta Selatan Pilihan Gubernur Pramono yang Punya Harta Rp7,8 M
"Saya ingin melakukan, memperbaiki yang dulu pernah ditinggalkan oleh para gubernur yang menurut saya baik," jelasnya.
"Salah satu hal yang luar biasa menurut saya pada waktu itu, Kalijodo yang dari tanda kutip seperti itu, kemudian pada era Pak Ahok, Pak Djarot, dilakukan perbaikan dan sekarang memang belum bisa difungsikan secara maksimal," lanjutnya.
Pramono mengatakan nantinya setelah direvitalisasi lagi, RPTRA ini tidak hanya bisa digunakan untuk berolahraga, melainkan juga budaya.
"Bisa olahraga, bisa jogging, bisa berteater, berpuisi, bermain gitar dan sebagainya. Sehingga dengan demikian perbaikan itu segera diberlakukan bersama-sama," jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono menargetkan agar revitalisasi RPTRA Kalijodo yang dikerjakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) bisa selesai dalam waktu enam bulan.
"Dalam waktu enam bulan, maka RPTRA Kalijodo ini, wajahnya adalah wajah yang ramah kembali kepada kita semua untuk datang," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dicap Pengangguran, Anies Kini Bangun Jembatan Lewat Aksi Bersama
-
Kendaraan Kian Membludak, Legislator PKS Minta Pemprov Segera Benahi Masalah Parkir di Jakarta
-
Jakarta Berubah! Pramono Anung Ubah Gaya Hidup Warga dengan Banyak Rusun Baru
-
Profil M Anwar, Wali Kota Jakarta Selatan Pilihan Gubernur Pramono yang Punya Harta Rp7,8 M
-
Pemprov DKI Klaim Sekolah Swasta Gratis Berlaku Bagi Semua Siswa, Termasuk Anak Orang Kaya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung