Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, jika aktivis buruh Marsinah tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini. Pasalnya, usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses.
“Oh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal," kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.
“Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tutur Mensos Gus Ipul.
Kekinian, kata dia, sementara ini proses Marsinah diganjar gelar pahlawan, masih dalam tahapan proses pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur.
“Atensi (Presiden Prabowo) ya, tapi juga proses jalan gitu. Jadi saya kira usulan itu disambut dengan baik lah. Oleh para tokoh-tokoh buruh, juga oleh masyarakat setempat ya, disambut dengan baik,” pungkas Gus Ipul.
Mensos Gus Ipul sebelumnya menyinggung soal janji Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) untuk mendukung Marsinah mendapatkan gelar pahlawan.
Gus Ipul menyebut usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Marsinah tidak bisa diberikan pada tahun ini. Meski demikian, Ipul memastikan usulan tersebut sudah ditindaklanjuti.
"Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan. Ya kita lihat situasinya," kata Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
Baca Juga: Di Balik Demo Ojol di Jakarta: Kisah Pelik Buyung Terjerat Kemiskinan hingga Pasrah Diceraikan Istri
Gus Ipul lantas menekankan pentingnya proses pengusulan untuk pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah.
"Kalau memungkinkan ya mungkin yang penting prosesnya dari bawah nanti diusulkan bupati atau wali kota, nanti naik ke gubernur. Kan ada tim daerah untuk gelar pahlawan di situ nanti dibahas lagi," kata Ipul.
"Terus naik ke Kemensos. Nanti di Kemensos diperiksa lagi dengan tim, lalu naik ke Dewan Gelar, nanti di situ presiden yang akan menentukan atau mengambil keputusan," sambungnya.
Meski tidak memungkinkam pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah dilakukan tahun ini, Ipul menegaskan proses sudah ada karena sudah banyak pihak yang menanyakan.
"Ya itu diproses ya. Jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah karena Nganjuk itu ya. Nanti daerah mungkin ada tokoh-tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru," beber Gus Ipul.
Janji Prabowo saat May Day
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung jika Marsinah diberikan gelar Pahlawan Nasional. Hal itu ditegaskan, Prabowo usai mendapatkan masukan dari kaum buruh.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di hadapan massa buruh dalam acara perayaan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Awalnya Prabowo mengaku ditanya oleh kaum buruh soal kenapa tak ada pahlawan nasional dari kaum buruh.
"Saya juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat buruh mereka sampaikan ke saya, 'pak kenapa sih pahlawan nasional gak ada dari kaum buruh?'" ungkap Prabowo.
Prabowo lantas bertanya soal siapa yang mau diusulkan diberi gelar pahlawan nasional mewakili kaum buruh. Kaum buruh itu, kata Prabowo, mengusulkan nama Marsinah.
"Saya tanya, kalian ada saran gak coba kalian berembuk usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah pak?," kata Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, kalau memang nama Marsinah didukung semua buruh, maka pemberian gelar pahlawan nasional akan didukungnya.
"Marsinah jadi pahlawan nasional asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh saya akan mendukung marsinah akan menjadi pahlawan nasional," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Di Balik Demo Ojol di Jakarta: Kisah Pelik Buyung Terjerat Kemiskinan hingga Pasrah Diceraikan Istri
-
Driver Ojol Asal Bali Rela Terbang ke Jakarta Demi Ikut Demo: Kami Gak Mau jadi Budak Aplikator!
-
Tak Bisa Batalkan Orderan saat Demo, Ojol Bongkar Pesan dari Aplikator: Bukti Mereka Takut!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya
-
Demo di Mabes Polri! Polisi Minta Mahasiswa Waspada Penunggang Gelap dan Tak Mudah Terprovokasi
-
Vonis 10 Tahun Penjara: Agus Purwono 'Lolos' dari Tuntutan Maksimal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!