Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, jika aktivis buruh Marsinah tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini. Pasalnya, usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses.
“Oh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal," kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.
“Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tutur Mensos Gus Ipul.
Kekinian, kata dia, sementara ini proses Marsinah diganjar gelar pahlawan, masih dalam tahapan proses pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur.
“Atensi (Presiden Prabowo) ya, tapi juga proses jalan gitu. Jadi saya kira usulan itu disambut dengan baik lah. Oleh para tokoh-tokoh buruh, juga oleh masyarakat setempat ya, disambut dengan baik,” pungkas Gus Ipul.
Mensos Gus Ipul sebelumnya menyinggung soal janji Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) untuk mendukung Marsinah mendapatkan gelar pahlawan.
Gus Ipul menyebut usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Marsinah tidak bisa diberikan pada tahun ini. Meski demikian, Ipul memastikan usulan tersebut sudah ditindaklanjuti.
"Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan. Ya kita lihat situasinya," kata Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
Baca Juga: Di Balik Demo Ojol di Jakarta: Kisah Pelik Buyung Terjerat Kemiskinan hingga Pasrah Diceraikan Istri
Gus Ipul lantas menekankan pentingnya proses pengusulan untuk pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah.
"Kalau memungkinkan ya mungkin yang penting prosesnya dari bawah nanti diusulkan bupati atau wali kota, nanti naik ke gubernur. Kan ada tim daerah untuk gelar pahlawan di situ nanti dibahas lagi," kata Ipul.
"Terus naik ke Kemensos. Nanti di Kemensos diperiksa lagi dengan tim, lalu naik ke Dewan Gelar, nanti di situ presiden yang akan menentukan atau mengambil keputusan," sambungnya.
Meski tidak memungkinkam pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah dilakukan tahun ini, Ipul menegaskan proses sudah ada karena sudah banyak pihak yang menanyakan.
"Ya itu diproses ya. Jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah karena Nganjuk itu ya. Nanti daerah mungkin ada tokoh-tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru," beber Gus Ipul.
Janji Prabowo saat May Day
Berita Terkait
-
Di Balik Demo Ojol di Jakarta: Kisah Pelik Buyung Terjerat Kemiskinan hingga Pasrah Diceraikan Istri
-
Driver Ojol Asal Bali Rela Terbang ke Jakarta Demi Ikut Demo: Kami Gak Mau jadi Budak Aplikator!
-
Tak Bisa Batalkan Orderan saat Demo, Ojol Bongkar Pesan dari Aplikator: Bukti Mereka Takut!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional