Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku langsung menghubungi Raffi Ahmad untuk mengonfirmasi ihwal kabar selebritas tersebut untuk terlibat dalam proyek dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut dikabarkan mendapatkan 300 titik proyek dapur dalam Program MBG di Banten.
Menanggapi kabar tersebut, Dadan langsung melakukan konfirmasi dengan menghubungi Raffi secara langsung.
"Awalnya saya ditanya oleh rekan-rekan jurnalis dan saya jawab tidak tahu karena kaget ditanya hal tersebut. Untuk memastikan, saya tadi menghubungi langsung Raffi Ahmad guna mengonfirmasi apakah dirinya mungkin berafiliasi dengan salah satu mitra pelaksana," kata Dadan melalui keterangannya, Kamis 22 Mei 2025.
Setelah melakukan kontak dan menanyakan langsung, berdasarkan jawaban Raffi, Dadan menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan maupun afiliasi Raffi dengan dapur atau mitra pelaksana MBG.
"Namun, Raffi Ahmad menyatakan bahwa ia tidak terlibat sama sekali dalam proyek dapur MBG maupun berafiliasi dengan mitra pelaksana mana pun,” katanya.
Dadan menegaskan informasi yang menyebutkan Raffi mendapatkan ratusan titik proyek tidak benar dan tidak berdasar.
Ia mengatakan penunjukan pelaksana kegiatan MBG dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terbuka, dan dapat diaudit.
Melalui keterangan tertulis, BGN mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.
Baca Juga: Kepala BGN Ungkap Sejumlah Langkah Biar Keracunan MBG Tak Terjadi Lagi
BGN tetap berkomitmen menjalankan program MBG secara profesional dan terbuka, serta terus melakukan evaluasi untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Dadan Hindayana mengemukakan sudah ada 1.351 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Semua SPPG atau dapur umum untuk program MBG itu dibangun tanpa kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"1.351 (SPPG) itu, 100 persen adalah kemitraan. Jadi belum ada fasilitas yang dibangun melalui APBN gedungnya, seluruhnya 100 persen kemitraan dan 100 persen UMKM," ungkap Dadan di SPPG Sambirejo, Breksi, Prambanan, Sleman, Selasa 20 Mei 2025.
Dadan mengemukakan bahwa 1.351 SPPG yang berjalan itu tersebar di 38 provinsi dengan kemampuan pelayanan mencapai 3,96 juta penerima manfaat.
"Target Bapak Presiden (Prabowo) akhir bulan ini 4 juta, insyaAllah akan tercapai," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dosen Filsafat Ungkap: Media Sosial Jadi Arena Politik Baru Generasi Z
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini