Soeharto Bukan Pahlawan! Aktivis 98 Tolak Gelar Pemberian Gelar dengan Tengkorak di Panggung

Menurutnya, Sejarah Indonesia harus terus berjalan dan tidak menafikan perjuangan rakyat dalam menuntut perubahan.

"Karena apapun sejarah ini kan kita berjalan terus. Bahwa reformasi, perubahan itu kan menjadi tuntutan zaman dan tuntutan sejarah hingga saat ini. Maka saya mengajak perenungannya di situ," ucapnya.

Masinton menekankan bahwa gerakan reformasi pada 1998 menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan. 

Menurutnya, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan menafikan kontribusi besar gerakan tersebut.

Terkait syarat formal pemberian gelar pahlawan nasional, seperti tidak pernah memiliki catatan hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, Masinton kembali menegaskan pentingnya berpijak pada sejarah yang utuh.

"Maka saya katakan, ini sejarah kan kita mesti berjalan terus. Ya pemberian gelar itu ya jangan dulu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua SETARA Institute Hendardi menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi simbol dan penegas bagi kebangkitan Orde Baru atau ‘Kebangkitan Cendana’. 

Glorifikasi Soeharto dengan memberinya gelar pahlawan nasional akan mendeligitimasi Reformasi sebagai gerakan politik untuk melawan otoritaritarianisme dan menegakkan supremasi sipil pada 1998. 

Secara sosial, lanjut Hedardi, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto hanya akan menciptakan kontradiksi dan kebingungan pada generasi muda dan generasi masa depan yang tidak secara langsung bersentuhan dan memiliki pengalaman hidup pada Pemerintahan Orde Baru. 

Baca Juga: Antara Marsinah dan Soeharto: Siapa Layak Jadi Pahlawan?

"Gelar pahlawan nasional bagi Soeharto seperti ‘menghapus’ sejarah kejahatan rezim di masa lalu dan menciptakan kontradiksi serta kebingunan kolektif tentang seorang pemimpin politik yang dilengserkan karena akumulasi kejahatan yang terjadi, namun pada saat yang sama sosok itu bergelar pahlawan nasional," katanya.