Suara.com - Setelah lebih dari dua dekade pascareformasi, para aktivis 1998 kembali mempertanyakan warisan Soeharto dalam diskusi bertajuk “Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” yang digelar di Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025.
Diskusi dihadiri ratusan orang yang terdiri dari aktivis '98, masyarakat hinga mahasiswa.
Terlihat mereka kompak mengenakan ikat kepala berwarna putih bertuliskan, 'Soeharto Bukan Pahlawan.'
Seorang aktivis 98, Mustar Bonaventura menyebut bahwa mereka dengan tegas menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Menurut mereka, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto oleh negara mencederai semangat reformasi.
"Kami keberatan dan ini jauh dari nilai-nilai dari yang kami perjuangkan, lahirnya reformasi di tahun 98," kata Mustar kepada wartawan.
Selain itu terdapat pula tengkorak yang menghiasai panggung diskusi, di antaranya dipajang foto sejumlah aktivis 1998 yang gugur.
Akitvis '98 lainnya, Jimly Fajar menyebut bahwa tengkorak tersebut sebagai simbol korban pelanggaran HAM pada era Soeharto.
"Bahwa dulu ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo, begitu banyak rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang. Dari sini sudah terpampang kawan-kawan kita yang banyak hilang dan sampai saat ini belum kembali," kata Jimmy.
Baca Juga: Antara Marsinah dan Soeharto: Siapa Layak Jadi Pahlawan?
Dia pun menyebut rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan cita-cita reformasi.
"Ini belum seperti yang kita harapkan. Apa yang kita perjuangkan pada tahun 1998 dan sebelumnya ini jauh betul dari cita-cita, dan apa yang kita ingin perjuangkan pada saat 1998," ujarnya.
Adapun pemantik dalam diskusi tersebut di antaranya, pengamat politik Ray Rangkuti, Dosen UNJ Ubaidillah Badrun, Mustar, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Bonaventura, Abraham Samad, Beka Ulung Hapsara.
Sebelumnya, Aktivis 98, Masinton Pasaribu menyatakan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
"Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, terus yang memperjuangkan aktivis gerakan reformasi itu pada saat itu ya berarti pengkhianatan. Ini kan perlu kita renungkan," katanya kepada wartawan usai menghadiri Sarasehan Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.
"Maka menurut saya, polemik pemberian gelar itu kita nggak usah diteruskan," kata Masinton.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Kasatgas Tito: Pemulihan Pasca Bencana di Provinsi Aceh Terus Menunjukkan Kemajuan
-
1.200 Aparat Amankan GBK, Kawal Ketat Duel Timnas Indonesia vs Mozambik
-
Isi Tas Ransel Sekdin Muara Enim Bikin Kaget: Ada Uang Rp323 Juta Hasil Korupsi Proyek
-
Kasus Dadan-Silmy Dikaitkan Konflik Elite: 'Stop Maklumi Korupsi Atas Nama Politik'
-
Drama Lahan Roa Malaka: Pihak S Bantah Tudingan Mafia, Singgung Status Tersangka Lawan
-
Menkes Budi Buru-buru Tinggalkan Rapat DPR Usai Pimpinan Dapat WA, Sampai Diminta Hindari Wartawan
-
Kemenkes Pasok Pakar Gizi ke BGN, Nanik: MBG Fokus Kualitas Bukan Kuantitas!
-
Detik-detik Penumpang Transjakarta Kejang dan Muntah di Bus, Evakuasi Berlangsung Dramatis
-
Ngeri! Ikrar Nusa Bhakti Duga Proyek MBG Jadi Bancakan Dana Pemilu 2029
-
Rincian Jatah Korupsi di Muara Enim: Bupati 5 Persen, Kadis 3 Persen, Sisanya Buat PPK