Ia menambahkan KLHK telah mengirimkan surat kepada para pemegang izin konsesi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), termasuk Sumsel, untuk melaporkan kesiapan penanggulangan karhutla.
Desa Mandiri Peduli Gambut
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menargetkan membentuk sebanyak 800 Desa Mandiri Peduli Gambut pada tahun ini guna menjaga ekosistem lahan gambut di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat kunjungan kerja ke Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan terdapat sekitar 1.500 desa yang memiliki lahan gambut di luar kawasan hutan, dengan rincian 800 desa yang berada di luar area lahan konsesi dan sisanya berada dalam area lahan konsesi.
"Nantinya 800 desa ini menjadi tugas saya dan kepala daerah yang memiliki lahan gambut di seluruh Indonesia bersama-sama membangun Desa Mandiri Peduli Gambut, dan sisanya akan dibangun oleh perusahaan pemegang lahan konsesi," katanya.
Ia menjelaskan program Desa Mandiri Peduli Gambut adalah upaya pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat, mendorong pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gambut.
"Untuk anggaran dari program Desa Mandiri Peduli ini akan berasal dari Kementerian LH, dan juga perusahaan," jelasnya.
Program itu juga menjadi salah satu langkah preventif dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Program Desa Mandiri Peduli Gambut ini juga menjadi salah satu langkah preventif dalam penanggulangan karhutla," ujarnya.
Baca Juga: Sanksi Berat untuk Pelaku Karhutla: Langkah Kritis Lindungi Paru-Paru Dunia
Hanif mengatakan Indonesia memiliki lahan gambut seluas 13,43 juta hektare, dengan kawasan hidrologis gambut sekitar 24,66 juta hektare.
"Lahan gambut di Indonesia menduduki posisi kedua terbesar dunia. Maka dari itu, lahan gambut perlu dijaga untuk keberlangsungan hidup umat manusia," kata dia.
Berita Terkait
-
Sanksi Berat untuk Pelaku Karhutla: Langkah Kritis Lindungi Paru-Paru Dunia
-
Cegah Karhutla, Menteri KLH Minta Pelaku Usaha Perkebunan Koordinasi dengan GAPKI
-
Lahan Gambut dan Mangrove Kalimantan, Jalan Indonesia Menuju Masa Depan Bebas Emisi
-
Cegah Karhutla, Menteri KLH Imbau Pengusaha Kelapa Sawit Berkoordinasi dengan GAPKI
-
Israel Dilanda Kebakaran Hutan Terparah Sepanjang Sejarah: Yerusalem dan Tel Aviv Terancam!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan