Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim bahwa hampir seluruh kepala daerah di Jawa Barat ingin wilayahnya terhubung dengan layanan bus Transjabodetabek.
Permintaan itu disebut seiring dengan pengembangan rute baru sistem transportasi antarkota tersebut.
"Sekarang ini hampir semua kepala daerah di Jawa Barat meminta untuk disambungkan (Transjabodetabek)," ujar Pramono kepada wartawan usai meresmikan rute Transjabodetabek PIK 2 – Blok M pada Kamis (22/5/2025).
Salah satu contoh yang diungkapkan Pramono datang dari Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Pramono menyebut Dedie sempat meminta agar Pemprov DKI membuat rute dari Kota Bogor ke Cibubur Junction.
Namun, menurutnya, usulan tersebut belum bisa direalisasikan karena tidak melewati wilayah Jakarta.
"Termasuk Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor minta dari Bogor ke Cibubur Junction. Saya bilang kalau dari Kota Bogor ke Cibubur Junction gak ada Jakartanya, harus diperpanjang dikit lah gitu," kata Pramono.
Meski begitu, Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk membangun konektivitas transportasi yang lebih baik ke wilayah penyangga demi mengatasi kemacetan ibu kota.
"Tapi intinya bahwa kita akan menyambungkan, membuat interkoneksinya menjadi lebih baik," tuturnya.
Baca Juga: Soal Jaksa Dibekingi TNI-Polri, Perpres Prabowo Disoal Komisi III DPR: Jangan Permanen!
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyoroti dua rute Transjabodetabek yang lebih dulu diluncurkan, yakni Alam Sutera–Blok M.
Trayek ini dianggapnya berhasil karena mampu menarik 4.500 penumpang per hari di akhir pekan. Rute baru lain yakni Bekasi–Cawang juga memiliki rata-rata 1.500 penumpang harian.
“Ini membuktikan bahwa rute-rute yang kami buka menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Animonya tinggi, dan ini jadi dasar kami memperluas jangkauan,” jelas dia.
Sebagai bagian dari ekspansi sistem Transjabodetabek, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan trayek baru yang menghubungkan Depok ke Cawang, Kuningan, dan Lebak Bulus, serta dari Bekasi ke Kuningan.
Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan penyangga seperti Depok, Bogor, dan Bekasi.
“Kalau kami serius ingin mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, maka konektivitas harus jadi prioritas utama,” pungkas Pramono.
Berita Terkait
-
Soal Jaksa Dibekingi TNI-Polri, Perpres Prabowo Disoal Komisi III DPR: Jangan Permanen!
-
Aktivis Sebut Rezim Prabowo Makin Mundur usai UU TPKS Disahkan: Kasus-kasus sama Ngerinya!
-
Fakta Ijazah S1 Jokowi Asli: Hasil Sederet Uji Puslabfor soal Bukti Setoran SPP, Blanko hingga KKN
-
Dipolisikan Jokowi Pakai UU ITE, Roy Suryo Tak Terima: Saya Perancangnya!
-
Dipolisikan usai Koar-koar Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo dkk ke Komnas HAM: Kami Dikriminalisasi!
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui