Suara.com - Kelompok Gen Z yang berada pada rentang usia 28 tahun hingga 13 tahun lebih percaya kepada institusi TNI dan Kejaksaan Agung ketimbang partai politik atau DPR.
Gambaran tersebut tertuang dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi yang disiarkan secara virtual.
Survei ini diikuti 1.286 responden yang dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon.
Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.
Sebelum sampai pembahasan tersebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memotret hasil survei secara umum yang tak jauh berbeda.
"Trust terhadap TNI dan Presiden masih menempati peringkat tertinggi. Mereka yang trust terhadap TNI itu sekitar 85-an (85,7) persen. Sementara yang trust terhadap presiden itu 82 persen (82,5) persen. Ingat ini public trust bukan approval," katanya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa public trust memiliki arti penting. Sebab, trust difokuskan kepada institusi bukan kinerja orang per orang.
"Dalam literatur, trust ini satu elemen penting dalam demokrasi. Sebab kalau misalnya masyarakat tidak percaya terhadap Lembaga negara, itu akan menyulitkan buat Lembaga negara untuk menyelenggarakan kebijakan."
Sebab, Burhanuddin mengatakan apabila trust terhadap lembaga negara itu buruk pada persepsi publik maka segala kebijakan yang baik pun akan dinilai jelek.
Baca Juga: Survei SSGI 2024: Kemenkes Klaim Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen
"Jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang baik oleh suatu lembaga negara juga akan buruk dipersepsi oleh publik," ujarnya.
Ia kemudian mencontohkan DPR dan partai politik dalam hasil survei tersebut. Dua institusi demokrasi tersebut berada pada posisi terbawah.
"Mohon maaf, misalnya DPR atau Partai Politik, itu berat. Karena paling rendah di bawah trust institusi demokrasi," ujarnya.
Menurutnya, trust berfungsi untuk mengefisienkan dan mengefektifkan lembaga dalam mengeksekusi kebijakan.
"Nah pada titik ini, dua lembaga tentara dan kepresidenan itu paling tinggi, sementara peringkat ketiga itu Kejaksaan Agung total ada 76 persen," ujarnya.
Burhanuddin juga membahas perbandingan hasil survei pada lembaga penegak hukum dan lembaga demokrasi yang lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
Terkini
-
Peran Guru Tak Lagi Sekadar Mengajar, Kini Ikut Bentuk Kebiasaan Finansial Siswa
-
Cushion OMG untuk Kulit Sawo Matang Shade Berapa? Ini Rekomendasinya Menurut Review
-
5 Langkah Mudah Merawat Jam Tangan Stainless Steel, Biar Tetap Kinclong
-
Daftar Harga Sewa iPhone di Jogja: Mulai Rp110 Ribu, Bisa Bikin Konten Estetik Seharian
-
Unik! Siswa Baru SMA Islam Al Azhar 9 Jogja Diajak Jajal Golf, MPLS Sekaligus Jaring Bibit Unggul
-
5 Aplikasi Cek Kulit Gratis, Lengkap dengan Rekomendasi Produknya Sesuai Jenis Kulit
-
Polisi Telusuri Penyalahgunaan BBM Subsidi di Rohil, Ungkap Modusnya
-
3 Moisturizer Mochi Skin Terbaik untuk Bikin Kulit Kenyal dan Cerah
-
Jaga Sumber Air dari Hulu hingga ke Hilir, AMDATARA Tanam 250 Mangrove di Pesisir Jateng
-
134 Karya Siswa Sekolah Rakyat Semarakkan Lomba Fotografi Awan Cerah 2026 di TIM