Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mewanti-wanti masyarakat yang menjadi calon jemaah haji agar tak tertipu tawaran berangkat haji salah satunya haji furoda. Pasalnya, kekinian pemerintah Arab Saudi tak mengeluarkan visa buat haji furoda.
"Saya minta para calon jemaah haji ya agar benar-benar hati-hati ya, terhadap hati-hati dan selalu mengikuti perkembangan informasi di Arab Saudi," katanya.
"Ya ini karena sekarang ini banyak beredar informasi haji furoda dengan biaya yang iming-iming Rp200 juta, Rp300 juta ya, bisa tanpa tunggu ya, nggak usah daftar tunggu bisa langsung berangkat. Ada yang mengatakan tapi Rp150 juta, furoda tidak usah menunggu ya, ini langsung berangkat. Ini jangan sampai calon jemaah haji ini tertipu dengan itu," sambungnya.
Ia menegaskan, kekinian pemerintah Arab Saudi menerapkan peraturan yang ketat.
"Jadi ya ini sedang menertibkan dan jemaah gitu loh. Agar sebenarnya kuota Haji, ini kan persoalan yang terjadi penumpukan jemaah ya, kondisi yang ada di Arafah dan Mina. Nah ini sedang ditertibkan melalui visa haji furoda," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
"Menurut Pihak Saudi Arabia Visa Haji non Kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
"Jadi, seluruh calon jamaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Robot AI dan Teknologi Canggih Layani 2 Juta Jemaah Haji di Arab Saudi
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
"Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Kemenag Turun Tangan
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.
Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
"Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Berita Terkait
-
Berkunjung ke Museum Astronomi The Makkah Clock Tower
-
Biaya Haji Furoda Indonesia dengan Biaya Haji di Malaysia, Lebih Mahal Mana?
-
Diam-Diam Naik Haji, Afgan Asyik Makan Masakan Padang di Madinah
-
Penolak Penulisan Sejarah Baru Disebut 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf
-
Pasar Kaget Makkah: Surga Belanja untuk Jamaah Haji Indonesia
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Presiden Ramaphosa Apresiasi Dukungan Indonesia untuk Afrika Selatan: Sekutu Setia!
-
Hasto Ungkap Hadiah Spesial Megawati Saat Prabowo Ulang Tahun
-
Suami Bakar Istri di Jakarta Timur, Dipicu Cemburu Lihat Pasangan Dibonceng Lelaki Lain
-
Amnesty International Indonesia Tolak Nama Soeharto dalam Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI