Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta pemerintah untuk benar-benar merujuk terhadap fakta peristiwa masa lalu yang terjadi dalam menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia.
Djarot mengingatkan agar jangan sampai penulisan ulang sejarah justru mengacu terhadap cerita-cerita dari pihak tertentu semata.
"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah bukan his story bukan story mereka yang menang tapi betul betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot usai Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Djarot mewanti-wanti agar kebenaran dalam sejarah tidak ditutup-tutupi atau justeu disimapngsiurkan.
"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka, dengan terbuka," kata Djarot
Sementara itu menyoal istilah Orde Lama yang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, Djarot tidak banyak berkomentar. Ia menyerahkan hal tersebut kepada para ahli sejarah.
"Kalau Orde Lama, Orde Baru kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintajan Bung Karno Orde Lama kan gitu. Masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," kata Djarot.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharanimemberikan tanggapannya soal istilah Orde Lamayang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan Maharani meminta apa pun yang dilakukan pemerintah jangan sampai menyakiti pihak mana pun.
Baca Juga: Anak Buah Sebut Penolak Proyek Buku Sejarah 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf Saat Rapat di DPR
"Ya itu apa pun kalimatnya apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Elite PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, soal proyek penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara hati-hati dan tak boleh tergesa-gesa.
"Harus di lakukan secara hati hati transparan jangan buru buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit namun harus disampaikan dengan transparan. Jadi jasmerah jangan sekali kali melupakan sejarah," beber Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan Maharani menyampaikan, walaupun isinya pahit sekalipun namanya sejarah harus dituliskan apa adanya.
"Kalau memang ingin diperbaiki silakan namun namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," pungkas Puan Maharani.
Soal Diksi Orde Lama Dihapus
Berita Terkait
-
Blak-blakan Dukung Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini 3 Syarat dari PDIP
-
Jadi Partai Paling Diuntungkan Jika Dana Parpol Naik, PDIP Justru Menolak: Belum Perlu
-
Analis Ungkap Peran Budi Gunawan, Bukan Kader Tapi Jadi Jembatan PDIP dengan Pemerintah
-
Cerita Adian PDIP, Sempat Bertemu Dasco Bahas Masalah Ojol: Saya Ceritakan Semua dari A Sampai Z
-
Resmi! Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri, Kenakan 2 Pasal Tentang Fitnah
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Dasco Ketok Palu Pengesahan UU Penyesuaian Pidana, Ini 5 Poin Pentingnya
-
Jakarta Siap Dipantau 1.000 Kamera e-TLE pada 2026, Penindakan Lalu Lintas Bakal 95% Elektronik
-
Menhub Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Tol serta Mudik Gratis untuk Nataru, Ini Rinciannya
-
Darurat yang Tak Bisa Lagi Diabaikan: Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, Siapa yang Lalai?
-
Lumpur Rendam RSUD Aceh Tamiang: Momen Pilu Dokter Menangis di Tengah Obat-obatan yang Rusak Parah
-
Menhub: 119,5 Juta Pemudik Siap Bergerak, Puncak Mudik Nataru Diprediksi H-1 Natal
-
Amarah Prabowo di Rapat Bencana: Bupati Umrah Saat Daerahnya Tenggelam
-
Perlindungan Anak di Medsos: Menkomdigi Tegaskan Sanksi untuk Platform, Bukan Orang Tua
-
Ratusan Korban Datangi Rumah Bos WO di Jaktim, Polisi: Situasi Sempat Memanas
-
DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!