Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta pemerintah untuk benar-benar merujuk terhadap fakta peristiwa masa lalu yang terjadi dalam menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia.
Djarot mengingatkan agar jangan sampai penulisan ulang sejarah justru mengacu terhadap cerita-cerita dari pihak tertentu semata.
"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah bukan his story bukan story mereka yang menang tapi betul betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot usai Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Djarot mewanti-wanti agar kebenaran dalam sejarah tidak ditutup-tutupi atau justeu disimapngsiurkan.
"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka, dengan terbuka," kata Djarot
Sementara itu menyoal istilah Orde Lama yang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, Djarot tidak banyak berkomentar. Ia menyerahkan hal tersebut kepada para ahli sejarah.
"Kalau Orde Lama, Orde Baru kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintajan Bung Karno Orde Lama kan gitu. Masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," kata Djarot.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharanimemberikan tanggapannya soal istilah Orde Lamayang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan Maharani meminta apa pun yang dilakukan pemerintah jangan sampai menyakiti pihak mana pun.
Baca Juga: Anak Buah Sebut Penolak Proyek Buku Sejarah 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf Saat Rapat di DPR
"Ya itu apa pun kalimatnya apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Elite PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, soal proyek penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara hati-hati dan tak boleh tergesa-gesa.
"Harus di lakukan secara hati hati transparan jangan buru buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit namun harus disampaikan dengan transparan. Jadi jasmerah jangan sekali kali melupakan sejarah," beber Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan Maharani menyampaikan, walaupun isinya pahit sekalipun namanya sejarah harus dituliskan apa adanya.
"Kalau memang ingin diperbaiki silakan namun namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," pungkas Puan Maharani.
Soal Diksi Orde Lama Dihapus
Berita Terkait
-
Blak-blakan Dukung Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini 3 Syarat dari PDIP
-
Jadi Partai Paling Diuntungkan Jika Dana Parpol Naik, PDIP Justru Menolak: Belum Perlu
-
Analis Ungkap Peran Budi Gunawan, Bukan Kader Tapi Jadi Jembatan PDIP dengan Pemerintah
-
Cerita Adian PDIP, Sempat Bertemu Dasco Bahas Masalah Ojol: Saya Ceritakan Semua dari A Sampai Z
-
Resmi! Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri, Kenakan 2 Pasal Tentang Fitnah
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina