Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon memberikan jawaban seusai istilah Orde Lama resmi dihapus dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah.
Fadli Zon menyampaikan, jika penamaan Orde Lama hanya merupakan istilah yang dibuat oleh Orde Baru.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru," kata Fadli ditemui usai rapat dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintahan kala itu tidak pernah mengklaim juga sebagai Orde Lama.
"Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya order lama? kan tidak ada," beber Menbud Fadli Zon.
Untuk itu, kata dia, dalam proyek penulisan sejarah ulang Indonesia pihaknya ingin lebih netral.
"Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," klaim Fadli Zon.
"Itu kan masa-masa demokrasi misalnya kalau kita lihat dari demokrasi liberal waktu itu kan jatuh bangunnya kabinet, yang berkuasa secara eksekutif kan sebenarnya kabinet, dari kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah [Harahap], Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya, itu sampai kemudian era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966 kira-kira gitu," sambung Menbud.
Baca Juga: Anak Buah Sebut Penolak Proyek Buku Sejarah 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf Saat Rapat di DPR
Berita Terkait
-
Blak-blakan Dukung Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini 3 Syarat dari PDIP
-
Jadi Partai Paling Diuntungkan Jika Dana Parpol Naik, PDIP Justru Menolak: Belum Perlu
-
Analis Ungkap Peran Budi Gunawan, Bukan Kader Tapi Jadi Jembatan PDIP dengan Pemerintah
-
Cerita Adian PDIP, Sempat Bertemu Dasco Bahas Masalah Ojol: Saya Ceritakan Semua dari A Sampai Z
-
Resmi! Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri, Kenakan 2 Pasal Tentang Fitnah
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina