Cegah Partai Dimiliki Satu Keluarga, Usulan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibahas di UGM

Bantuan keuangan tersebut 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya untuk biaya administrasi, sewa kantor, gaji staf, dan kegiatan rapat internal.

"Bantuan keuangan partai politik ini tujuannya bagus, namun dengan sistem partai politik yang ada saat ini maka seperti memberikan pupuk bagi berlangsungnya partai politik yang dikuasai oleh personal dan keluarga," ujar dia.

Diketahui, salah satu ketua umum partai politik yang belum pernah berganti adalah PDI Perjuangan, di mana ketumnya masih dijabat oleh Megawati Soekarnoputri.

Terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Jakarta, pada Minggu 2 Juni mengatakan bahwa kongres partai hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

Djarot mengatakan bahwa kader PDIP, khususnya arus bawah, telah menghendaki tampuk jabatan di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tetap diemban oleh Megawati.

“Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata dia.

Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot enggan membeberkannya. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua umum saat ini, sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Tunggu saja,” imbuh Djarot.

Dia mengatakan Ketua Umum PDIP juga berwenang untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen). (Antara)

Baca Juga: Megawati Murka! PDIP Siap Seret Menkop Budi Arie ke Ranah Hukum