Usai Longsor di Gunung Kuda: Saatnya Mendesak Tata Kelola Tambang Bertanggung Jawab

Tambang Gunung Kuda disebut legal, namun praktiknya menyimpang dari dokumen, seperti penggunaan alat berat yang berbeda dan jam kerja berlebihan tanpa pengawasan.

“Artinya ini punya izin, tapi bukan berarti praktiknya sesuai isi dokumen. Misalnya dalam dokumen disebutkan alat yang digunakan adalah A, beroperasi delapan jam sehari, tapi di lapangan pakai alat B dan bekerja 24 jam nonstop. Siapa yang mengawasi itu? Seharusnya pemerintah,” ucapnya.

Walhi juga mencatat meningkatnya tambang ilegal di wilayah selatan Jabar setelah keluarnya aturan baru soal penetapan Wilayah Pertambangan dan WPR, terutama di Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Pangandaran.

Di sisi lain, Gunung Kuda memang masuk zona sirtu, namun juga berfungsi penting sebagai kawasan resapan dan penyedia air masyarakat.

“Jika terus dieksploitasi, fungsi ekologisnya akan rusak. Kami sudah lama merekomendasikan agar tambang di sana dihentikan dan dilakukan reforestasi,” kata Iwang.

Ia menekankan tanggung jawab atas korban jiwa dan kerusakan lingkungan tak hanya pada perusahaan, tapi juga pemerintah.

“Padahal, regulasi Indonesia termasuk Jabar (soal tambang) cukup baik... Tapi selama ini regulasi hanya di atas kertas. Tidak ada penegakan hukum terhadap pelanggar, baik dari pihak perusahaan maupun institusi pemerintah yang lalai.”

Karena itu, Walhi mendesak reformasi tata kelola tambang di Jabar: evaluasi izin, penguatan pengawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Baca Juga: Longsor Tambang Galian Gunung Kuda, Korban Meninggal Bertambah Jadi 17 Orang