Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan satu fasilitas kontroversial yang tetap berlaku, yakni uang pensiun.

Hal ini terungkap dalam lampiran terbaru mengenai Hak Keuangan Anggota DPR sebagai bentuk transparansi yang dirilis pada Jumat (5/9/2025).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka secara rinci besaran gaji serta tunjangan yang diterima anggota dewan.

Dalam edaran tersebut tertulis total, take home pay yang diterima setiap wakil rakyat mencapai Rp65.595.730 per bulan.

Besaran ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa Komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Berikut adalah rincian gaji dan tunjangan anggota DPR berdasarkan lampiran terbaru yang dirilis:

Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat

Gaji Pokok	Rp 4.200.000
Tunjangan Suami/Istri	Rp    420.000
Tunjangan Anak	Rp    160.000
Tunjangan Jabatan	Rp  9.700.000
Tunjangan Beras	Rp     289.680
Uang Sidang/Paket	Rp  2.000.000
Total Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat	Rp16.777.680

Tunjangan Konstitusional

Baca Juga: Berikut Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Terbaru, Take Home Pay Capai Rp65.595.730 per Bulan

Peningkatan Komunikasi Intensif	Rp 20.033.000
Tunjangan Kehormatan	Rp   7.187.000
Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Rp   4.830.000
Honorarium Fungsi Legislasi, Pengawasan, & Anggaran	Rp 25.383.000
Total Tunjangan Konstitusional	Rp 57.433.000

Total Bruto	Rp 74.210.680
Pajak PPH 15%	Rp   8.614.950
Take Home Pay	Rp 65.595.730

Pensiun Tetap Berlaku

Dalam dokumen yang sama, ditegaskan bahwa anggota DPR tetap mendapatkan uang pensiun.

Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Pensiun diberikan kepada anggota yang berhenti dengan hormat, dengan besaran paling tinggi sekitar Rp3,6 juta per bulan untuk masa jabatan dua periode.