Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menjadi sorotan publik usai menyuarakan kritik kerasnya terhadap aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
Melalui unggahan di akun media sosial X (dulu Twitter), Susi Pudjiastuti mempertanyakan logika dan moralitas kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan milik negara untuk merusak ekosistem laut yang juga dimiliki oleh negara.
“Terus karena perusahaan milik Negara boleh merusak Laut milik Negara?,” tulis Susi Pudjiastuti pada unggahan yang kini telah dilihat lebih dari satu juta kali, seperti Suara.com kutip pada Sabtu (7/6/2025).
Ia merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengonfirmasi bahwa hanya satu perusahaan, PT Gag Nikel (anak usaha PT Antam Tbk BUMN), yang aktif beroperasi di wilayah tersebut.
Namun dalam balasan unggahannya sendiri, Susi Pudjiastuti mengungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata masih ada empat perusahaan tambang swasta lain yang juga beroperasi di kawasan itu.
“Dan ternyata ada empat lagi perusahaan tambang swasta. Kalau perusahaan swasta & perusahaan negara boleh merusak lingkungan Raja Ampat yang sudah diakui Dunia keindahannya. Kenapa rakyat tidak boleh menjaga keindahannya? Kenapa?,” lanjutnya dengan nada emosional.
Isu ini mencuat usai Greenpeace Indonesia merilis laporan yang mengungkap dampak serius aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau kecil Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, dan dua pulau lainnya.
Menurut laporan tersebut, lebih dari 500 hektare hutan tropis telah rusak akibat aktivitas tambang. Kerusakan ini juga dikhawatirkan akan mengancam kelestarian 75% dari terumbu karang terbaik dunia yang berada di kawasan Raja Ampat, daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut global.
Greenpeace menilai bahwa eksploitasi tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi ini adalah ancaman besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
Baca Juga: Ekosistem Raja Ampat Rusak Demi Nikel, Masihkah Perlu Transisi Energi?
Terumbu karang Raja Ampat adalah habitat bagi ribuan spesies laut, banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kehancuran ekosistem laut di wilayah ini bisa berdampak sistemik terhadap keberlanjutan ekosistem laut global.
Pernyataan Bahlil Lahadalia sendiri menimbulkan polemik karena terkesan menyepelekan skala ancaman. Dalam keterangannya, ia menyebut akan melakukan pengecekan ulang karena ada kemungkinan gambar yang beredar di media tidak benar-benar berasal dari lokasi tambang.
“Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check. Karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo,” ujarnya. Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa Pulau Panemo adalah kawasan wisata yang berjarak 30 hingga 40 kilometer dari PT Gag Nikel.
Namun, penjelasan tersebut tidak cukup meredam kekhawatiran publik. Susi Pudjiastuti bahkan sudah secara langsung mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan aktivitas penambangan di Raja Ampat.
Dalam unggahan sebelumnya, ia menyampaikan, “Yth. Bapak Presiden @prabowo @Gerindra mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini. Salam hormat. Sebaiknya hentikan selamanya.”
Seruan Susi Pudjiastuti menunjukkan bahwa isu ini telah melampaui ranah kebijakan teknis sektor energi dan sumber daya mineral. Ini adalah isu moral dan keberlanjutan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi prioritas nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Tito Karnavian resmikan huntara Agam, dorong percepatan bantuan dan validasi data korban bencana.
-
Peluang Bonus Demografi, Wamen P2MI Sebut Gejolak Global Belum Surutkan Permintaan PMI
-
Menteri Trenggono Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR
-
Update Terbaru Kenaikan Gaji PNS, PPPK, dan TNI-Polri Tahun 2026
-
Update Banjir Jakarta Minggu Pagi: 19 RT Masih Terendam, Ratusan Warga Bertahan di Pengungsian
-
Lawatan Selesai, Ini Rangkuman Capaian Strategis Prabowo di Inggris, Swiss dan Prancis
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI