Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzzammil Yusuf merespons wacana penulisan ulang sejarah Indonesia dengan tone postitif yang diusulkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurut Muzzammil langkah tersebut dapat diterima sepanjang dilakukan secara objektif, faktual, dan melibatkan berbagai elemen bangsa.
Muzzammil menjelaskan bahwa pembaruan narasi sejarah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua bangsa. Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga integritas ilmiah dalam proses tersebut.
“Kita dukung penulisan sejarah, karena setiap bangsa memang biasa meng-update, menyempurnakan. Tidak ada masalah sejauh objektif, proporsional, melibatkan semua pihak. Saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” kata Muzzammil di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Menanggapi soal tone positif, Muzzammil mengatakan bahwa PKS berpandangan penulisan sejarah harus tetap mengedepankan fakta dan menghargai semua tokoh serta daerah di Indonesia.
“Kita berharap tentu penulisan sejarah dari waktu ke waktu tetap mengedepankan semangat objektivitas, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai, dan tentu harus faktual ya,” ujar Muzzammil.
Dia juga meyakini bahwa Fadli Zon yang merupakan akademisi berlatar belakang sastra akan bersandar pada pertimbangan matang dan mengikutsertakan para pakar lintas disiplin.
“Pak Fadli Zon itu kan latar belakangnya sastra UI, saya politik. Jadi kalau beliau bicara soal penulisan sejarah, tentu akan melibatkan banyak pakar. Semua pihak bisa berkontribusi,” tandas Muzzammil.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai dengan tegas menyatakan mendukung rencana pemerintah terkait penulisan ulang sejarah, khususnya terkait pelanggaran HAM berat, dengan narasi atau tone yang lebih positif.
Baca Juga: Penolak Penulisan Sejarah Baru Disebut 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf
Usulan ini awalnya dibunyikan oleh Menteri Kebudayaan yang juga politikus Partai Gerindra Fadli Zon.
Pigai mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah dengan tone positif bukan berarti menulis sejarah yang sesuai dengan keinginan pihak tertentu saja, melainkan menuliskan sejarah secara apa adanya.
“Itu artinya tidak bermaksud mempositifkan semua peristiwa. Semua peristiwa itu ‘kan up and down: ada titik tertentu baik, titik tertentu jelek, tapi ketika kita menulis fakta peristiwa apa adanya, itu yang namanya tone positif,” tutur Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menuturkan sejarah Indonesia selama ini masih dalam perdebatan, ada pihak yang menerima maupun menolak suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemerintah perlu menulis ulang sejarah bangsa.
“Yang dimaksud tone positif adalah data, fakta, informasi atas perjalanan sejarah bangsa diungkap apa adanya,” kata dia.
"Tapi ‘kan teman-teman wartawan atau masyarakat memaknai tone positif itu sesuai dengan keinginan pemerintah. Emang pemerintah keinginannya apa? ‘Kan enggak juga," Pigai menambahkan.
Berita Terkait
-
Soal Pemakzulan Gibran, PKS Akui Akan Terlibat Jika Sesuai Konstitusional
-
Penulisan Sejarah Baru: Pelanggaran HAM Dinegasikan, Soeharto Dijadikan Pahlawan?
-
PKS Resmi Umumkan Jajaran Pimpinan Partai, Aboe Bakar: Karpet Merah untuk Kader Muda
-
PKS Kini Punya Pimpinan Baru, Sohibul Iman Jadi Ketua Majelis Syura, Almuzzamil Yusuf Jadi Presiden
-
Fadli Zon dan Menteri HAM Pigai Sepakat Sejarah Indonesia Ditulis Ulang, Apa yang Akan Berubah?
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok