Suara.com - Polemik seputar tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kembali memanas setelah pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang dikenal sebagai "Surga Terakhir di Bumi" itu.
Di tengah kegaduhan publik, sosok Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI muncul sebagai suara yang lantang dan konsisten dalam menolak eksploitasi tambang di wilayah konservasi tersebut.
Melalui serangkaian cuitan di media sosial, Susi secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, yang menurutnya mengancam kelestarian lingkungan serta ekosistem laut yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa.
"Saya percaya kepemimpinan Pak Presiden @prabowo. Apapun, kapanpun dan siapapun Presidennya yang memberikan izin dulu tidak akan menjadi halangan Beliau untuk menghentikan penambangan ini karena sekarang diketahui ini berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan Raja Ampat sebagai warisan dunia milik generasi yang akan datang," tulis Susi seperti dikutip Rabu (11/6/2025).
Langkah pemerintah mencabut IUP empat perusahaan, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham sempat dianggap sebagai langkah maju.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa izin-izin tersebut diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2006, ketika kewenangan pemberian izin masih berada di tangan pemerintah daerah.
Namun, mencuatnya fakta bahwa satu perusahaan, PT GAG Nikel, masih tetap beroperasi hingga kini memicu kritik tajam dari publik. Perusahaan ini diketahui telah memiliki kontrak karya sejak 1998, bahkan disebut sudah melakukan eksplorasi sejak tahun 1972, jauh sebelum reformasi, pada masa Orde Baru.
Meski demikian, Susi tetap menunjukkan sikap optimis. Ia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengambil langkah lebih tegas, termasuk menghentikan operasi tambang terakhir yang masih berjalan di kawasan Raja Ampat.
Optimisme Susi terhadap kepemimpinan Prabowo terlihat jelas dalam respons-responsnya terhadap netizen yang mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
Baca Juga: DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
"Buk maaf. Konon dari 5 IUP itu yg beroperasi hanya 1. Jadi yang dibiarkan beroperasi justru yang merusak lingkungan?? Kalau betul begitu, kasihan banget Pak Prabowo. Pembantu-pembantunya giring dia utk berwatak Mulyono?? Padahal jelas bukan itu karakternya," kata @harr****.
Susi menjawab dengan singkat namun tegas, "Setuju, kita terus sampaikan supaya ini terjadi."
Cuitan lain menuding pencabutan empat IUP sebagai sekadar pencitraan.
"Gak semua izin tambang dicabut. Sepertinya itu cuma pencitraan. Ayo Bu @susipudjiastuti tekan terus pemerintah agar mencabut seluruh izin tambang di sana," tulis akun @sran****
Susi pun menanggapi dengan ajakan, "Ayo bersama kita suarakan."
Namun, tidak semua komentar datang dalam bentuk dukungan. Seorang pengguna bahkan menyebut Susi terdengar “naif” karena belum juga menyentuh PT GAG Nikel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu
-
Bukan Cuma Sony Sonjaya, Kejagung juga Periksa 6 Saksi Dugaan Korupsi MBG
-
Kemnaker Hubungi 100 Lulusan Difabel Satu per Satu untuk Ikut Program Magang Nasional
-
'Kami Memanusiakan Mereka', Janji Setneg Jamin Nasib Eks Karyawan Hotel Sultan Usai Diekseskui
-
DPRD DKI Dorong Penuntasan Program Penanganan RW Kumuh
-
KPK dan OJK Sepakat Tangani Bersama Kasus Korupsi di Sektor Keuangan
-
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Pemerintah Janjikan Perlindungan bagi Karyawan
-
DPRD DKI Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kebijakan Pembangunan
-
Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Tuntas, Gus Ipul Soroti Pentingnya Dukungan Pemda
-
PKB Singgung Sikap PDIP soal Aksi Tolak MBG: Jangan Bilang A, yang Dikerjakan B