Polemik Tambang di Raja Ampat Viral, DPR Segera Panggil Bahlil hingga Menteri LH Hanif Faisol

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq. Hal itu dilakukan berdasarkan adanya polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

"Iya betul sekali secepatnya kami akan agendakan bahkan ini karena sudah terlanjur kemarin itu lantas viral, lantas kebetulan Menteri ESDM berkunjung ke daerah tersebut sebelum itu pun kami sudah berencana karena ada aspirasi dari masyarakat sana," kata Sugeng kepada wartawan, Rabu (11/6/2025). 

Menurutnya, pihaknya akan membahas adanya aspirasi dari masyarakat di sana terkait perusahaan-perusahaan tambang nikel yang menjadi polemik. 

"Secepatnya setelah reses masuk, bahkan kemarin apa yang disebut commander call di antara kami, begitu naik menjadi besar karena sudah viral dan sebagainya," ujarnya. 

"Maka kami sepakat, kami sebetulnya mau mengutus mau melakukan kunjungan lngsng ke raja Ampat yakni dipimpin oleh pak Bambang Haryadi dari wakil Ketua Komisi XII dari fraksi Gerindra dengan didampingi seluruh perwakilan fraksi bahkan juga kementrian ESDM dan juga Kementerian LH, kita bersyukur skrng lingkungan hidup telah ada di komisi XII sehingga ketika melakukan pengawasan-pengawasan dan dan setiap berkunjung ke lapangan disertai juga LH sehingga bisa menegakkan tata kelola dari esg, enviroment, social, and governance dengan lebih tuntas," sambungnya. Ia mengatakan, khusus PT GAG juga akan Komisi XII DPR evaluasi bersama pemerintah. 

"Akan kita evaluasi aspek daya dukung lingkungannya utk ditambang sampai kapan, jangan sampai melewati ambang batas sehingga terjadi perusaakan dan pencemaran lingkungan ini yang akan kita tindak," katanya 

"Kenapa? Karena pertambangan open pit apalagi dalam konteks cuaca misalnya hujan bisa saja terjaadi limpahan-limpahan limbah dari ini yang bisa mengalir apa yang disebut dengan run off ke laut ini sangat berbahaya karena meskipun jarak dari geopark itu kurang lebih 40 km tetapi tetap saja bisa terjadi masuknya logam-logam berbahaya yng sangat bisa merusak lingkungan, baik terumbu karang maupun biota-biota laut yang lain," sambungnya. 

Cabut  4 UIP Nikel di Raja Ampat

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Baca Juga: Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut pencabutan ini setelah adanya pelanggaran lingkungan dan masukan dari berbagai pihak daerah. 

"Setelah kami melakukan rapat terbatas (ratas), dan menerima masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ditemukan adanya pelanggaran lingkungan oleh empat perusahaan. Selain itu, hasil temuan di lapangan serta aspirasi dari gubernur dan bupati juga menjadi dasar pertimbangan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). 

"Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP di luar Pulau Gag dicabut. Saya langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Menteri KLHK dan Kementerian Teknis lainnya untuk mencabut izin-izin tersebut," sambung dia. 

Adapun, Empat IUP yang dicabut antara lain, PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining. 

Bahlil menuturkan, pencabutan ini dilakukan dengan alasan utama pelanggaran terhadap kaidah lingkungan hidup, serta keberadaan wilayah tambang yang dinilai sensitif secara ekologis. 

"Kami juga menilai kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan nilai konservasi," imbuh dia. 

Bahlil juga menyampaikan, meskipun IUP tersebut diterbitkan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan geopark, perlindungan ekosistem tetap menjadi prioritas utama pemerintah. 

Sementara itu, PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, dipastikan tidak termasuk dalam daftar pencabutan IUP. 

"Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," pungkas dia.