Belum Berencana Bikin BPJS Hewan, Pramono Pilih Bangun Puskeswan di Tiap Kota

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku belum berencana membuat program jaminan kesehatan model BPJS untuk hewan di Ibu Kota.

Meskipun, ia sudah mendapatkan usulan untuk membuat program ini demi membantu pembiayaan perawatan hewan-hewan untuk kalangan menengah ke bawah. Namun, Pramono mengaku lebih memprioritaskan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Sebab, menurutnya saat ini Jakarta baru memiliki satu Puskeswan di Ragunan, Jakarta Selatan.

"Jadi untuk BPJS Hewan kan memang ada usulan. Kami sekarang ini baru punya puskesmas hewan di satu tempat, yaitu di Ragunan," ungkap Pramono Anung kepada wartawan, dikutip Senin (16/6/2025).

"Sangat kurang untuk Jakarta. Salah satu problem di Jakarta adalah kucing," imbuhnya.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu mengatakan, peningkatan populasi kucing di Jakarta juga menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Karena itu, Politisi PDI Perjuangan itu berencana menambah kuota program sterilisasi massal ke depannya.

"Maka untuk sterilisasi kucing yang dulu kami canangkan 22.000, mungkin kuotanya akan kami tambah," ungkapnya.

"Karena memang ternyata beranak-pinaknya di luar dugaan lebih cepat dari yang kita perkirakan sehingga dengan demikian bukan hanya kucing, anjing dan semuanya, semua hewan (liar) di Jakarta," lanjutnya menambahkan.

Baca Juga: Tepis Fadli Zon? Viral BJ Habibie Bongkar Fakta Pemerkosaan Massal 98: Kita Mengutuk Tindakan Biadab

Untuk itu, ia menyebut perlunya penambahan fasilitas demi memudahkan upaya penambahan sterilisasi hewan liar massal. Ke depannya, ia menargetkan tiap kota Jakarta memiliki minimal satu Puskeswan.

"Saya akan meminta kepada Dinas KPKP untuk membuka minimal di satu kota itu ada satu puskesmas untuk hewan," pungkas Pramono Anung.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak sedang merancang program semacam BPJS untuk hewan. 

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.

Alih-alih membentuk skema BPJS khusus hewan yang mengharuskan iuran bulanan, Pemprov DKI lebih memilih skema subsidi atau potongan harga bagi pemilik hewan peliharaan yang kurang mampu.

"Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga. Kalau BPJS kan ada iurannya," ujar Hasudungan kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).