Suara.com - Proses perekrutan pegawai untuk Sekolah Rakyat hingga kini masih terus dilakukan.
Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial (Pusdiklatbangprof Kemensos) kali ini lakukan pemetaan dan seleksi SDM untuk pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat.
Proses pemetaan itu turut melibatkan perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Pemberdayaan Sosial, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Keuangan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), serta Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
“Sesuai arahan Pak Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, untuk memenuhi kebutuhan pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat, Pusdiklatbangprof mengadakan pertemuan untuk melakukan mapping pegawai keuangan di Kemensos,” kata PIC Keuangan Pusdiklatbangprof Endah Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin 16 Juni 2025.
Endah menambahkan pegawai yang terpilih akan ditugaskan menjadi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Staf Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat.
“Sejumlah 80 orang pegawai keuangan akan ditugaskan menjadi Bendahara, PPK dan Staf Pengelola Keuangan untuk masing-masing unit Sekolah Rakyat,” katanya.
Setelah terpilih, pegawai keuangan yang ditugaskan di Sekolah Rakyat tetap berkantor di pusat.
Hanya saja mendapatkan penugaskan khusus sebagai pengelola administrasi keuangan untuk beberapa lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Setidaknya ada sembilan posisi terkait petugas administrasi keuangan tersebut.
Baca Juga: TNI/Polri Akan Ajarkan Baris-Berbaris di Sekolah Rakyat, JPPI: Tidak Ada Korelasinya Buat Pendidikan
Berikut rincian kebutuhan pegawai keuangan Sekolah Rakyat di lingkup Kemensos:
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 12 orang (1 PPK mengampu 10 titik SR);
- Pejabat Penandatangan SPM sejumlah 1 orang (1 PPSPM mengampu 63 titik SR);
- Bendahara Pengeluaran sejumlah 1 orang (1 BP mengampu 63 titik SR);
- Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 12 orang (1 BPP mengampu 10 titik SR);
- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sejumlah 1 orang (1 PPABP mengampu 63 titik SR);
- Staf Pengelola Keuangan sejumlah 24 orang (2 SPK mengampu 10 titik SR);
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 12 orang (1 PPBJ mengampu 10 titik SR);
- Petugas Persediaan sejumlah 5 orang (1 Petugas mengampu 12 titik SR);
- Petugas entry data Belanja Pegawai sejumlah 12 orang (1 petugas mengampu 10 titik SR).
Diketahui bahwa Sekolah Rakyat dipastikan akan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru.
Pada tahap 1A itu, Kemensos merencanakan 63 titik lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Kemudian dilanjutkan tahap 1B pada Agustus-September turut dibuka 37 titik Sekolah Rakyat di lokasi lainnya.
100 Titik Sekolah
Sehingga, target pada 2025 ini ada sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat yang akan dibuka dengan seluruh kuota 9.780 siswa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima