Jelang Launching, Kemensos Lakukan Seleksi Pegawai Administrasi Sekolah Rakyat

Suara.com - Proses perekrutan pegawai untuk Sekolah Rakyat hingga kini masih terus dilakukan.

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial (Pusdiklatbangprof Kemensos) kali ini lakukan pemetaan dan seleksi SDM untuk pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat.

Proses pemetaan itu turut melibatkan perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Pemberdayaan Sosial, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Keuangan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), serta Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.

“Sesuai arahan Pak Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, untuk memenuhi kebutuhan pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat, Pusdiklatbangprof mengadakan pertemuan untuk melakukan mapping pegawai keuangan di Kemensos,” kata PIC Keuangan Pusdiklatbangprof Endah Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin 16 Juni 2025.

Endah menambahkan pegawai yang terpilih akan ditugaskan menjadi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Staf Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat.

“Sejumlah 80 orang pegawai keuangan akan ditugaskan menjadi Bendahara, PPK dan Staf Pengelola Keuangan untuk masing-masing unit Sekolah Rakyat,” katanya.

Setelah terpilih, pegawai keuangan yang ditugaskan di Sekolah Rakyat tetap berkantor di pusat.

Hanya saja mendapatkan penugaskan khusus sebagai pengelola administrasi keuangan untuk beberapa lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Setidaknya ada sembilan posisi terkait petugas administrasi keuangan tersebut.

Baca Juga: TNI/Polri Akan Ajarkan Baris-Berbaris di Sekolah Rakyat, JPPI: Tidak Ada Korelasinya Buat Pendidikan

Berikut rincian kebutuhan pegawai keuangan Sekolah Rakyat di lingkup Kemensos:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 12 orang (1 PPK mengampu 10 titik SR);
2. Pejabat Penandatangan SPM sejumlah 1 orang (1 PPSPM mengampu 63 titik SR);
3. Bendahara Pengeluaran sejumlah 1 orang (1 BP mengampu 63 titik SR);
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 12 orang (1 BPP mengampu 10 titik SR);
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sejumlah 1 orang (1 PPABP mengampu 63 titik SR);
6. Staf Pengelola Keuangan sejumlah 24 orang (2 SPK mengampu 10 titik SR);
7. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 12 orang (1 PPBJ mengampu 10 titik SR);
8. Petugas Persediaan sejumlah 5 orang (1 Petugas mengampu 12 titik SR);
9. Petugas entry data Belanja Pegawai sejumlah 12 orang (1 petugas mengampu 10 titik SR).

Diketahui bahwa Sekolah Rakyat dipastikan akan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru.

Pada tahap 1A itu, Kemensos merencanakan 63 titik lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Kemudian dilanjutkan tahap 1B pada Agustus-September turut dibuka 37 titik Sekolah Rakyat di lokasi lainnya.

100 Titik Sekolah

Sehingga, target pada 2025 ini ada sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat yang akan dibuka dengan seluruh kuota 9.780 siswa.

Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap 1 itu berada di Sentra milik Kemensos.

Terkait proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.

Sasarannya merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, perekrutan guru juga baru dibuka kemarin, Selasa 10 Juni 2025.

Syarat utama untuk bisa mengikuti seleksi guri Sekolah Rakyat ialah calon tenaga pengajar harus sudah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Terdapat 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.