Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa dirinya maupun lembaganya terbuka terhadap kritik.
Hal tersebut ditegaskan Hasan menanggapi sikap Koalisi Cek Fakta yang mengecam narasi Presidential Communication Office (PCO) yang melabeli sebuah konten dari media Kompas.com, Kompas TV, dan Tirto ID sebagai click bait. Label ini diunggah lewat akun @cekfakta.ri serta menandai akun @pco.ri.
"Nggak apa-apa. Maksudnya, kita juga tidak menutup diri untuk dikritik," kata Hasan dalam sesi tanya jawab di Talkshow Interaktif 'Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi, dan Membangun Persepti!' di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Senin 16 Juni 2025.
Namun di sisi lain, Hasan mengajak agar media juga dapat memperbaiki diri. Ia sendiri mendorong media memroduksi konten cek fakta sebanyak mungkin.
"Tapi, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita sama-sama. Kita juga mendorong teman-teman media sebanyak mungkin membuat kanal cek fakta, tapi jangan juga kemudian jadi otoriter pemerintah tidak bisa kasih cek fakta," kata Hasan.
Hasan menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang baik kepada media maupun nonmedia sekalipun untuk memproduksi konten cek fakta.
Menurutnya pemerintah juga terbantu dengan adanya konten cek fakta, dalam hal ini untuk meluruskan fakta-fakta yang tidak benar.
"Tapi jangan pilih-pilih. Maksudnya kemarin ada media yang protes kemudian nulis, dengan ketidakakuratan itu juga jadi disinformasi," kata Hasan.
Harus Akurat
Baca Juga: Sikap Tegas RI Soal Perang Iran-Israel: Presiden Prabowo Serukan 3 Hal Mendesak
Hasan menegaskan pentingnya keakuratan dalam sebuah informasi. Ia mengemukakan bahwa akurasi menjadi penting.
Bahkan menurutnya tiga hal penting yang harus dipikirkan adalah akurasi, setelahnya baru soal pemilihan sudut pandang.
"Sama kayak kamu sayang siapa? Ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu. Ini akurasi, akurasi, akurasi, baru yang lain. Baru angle menarik lah, baru interest publik lah, jadi tiga kali akurasi baru yang lain," kata Hasan.
"Karena kalau kita mengorbankan akurasi demi kecepatan, orang bisa salah paham, mengorbankan akurasi demi menariknya sebuah info juga," sambung Hasan.
Hasan mencontohkan sebuah berita yang menurutnya tidak disampaikan secara utuh di judul.
Pemberitaan tersebut terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu