Secara hukum, Yunani sebenarnya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti perintah tersebut karena merupakan anggota ICC.
Namun, banyak pengamat menilai kecil kemungkinan Yunani akan menangkap atau menahan Netanyahu.
Hal ini disebabkan oleh pertimbangan politis, terutama mengingat kedekatan hubungan diplomatik kedua negara.
Pernyataan pemerintah Yunani sebelumnya juga mengindikasikan sikap berhati-hati terhadap isu tersebut.
Juru bicara pemerintah Yunani, Pavlos Marinakis, dalam konferensi pers pada tahun lalu menyatakan bahwa keputusan ICC tidak membantu menyelesaikan konflik, dan menyiratkan bahwa Israel adalah pihak yang menjadi korban, bukan pelaku.
"Keputusan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah apa pun," ujar Marinakis saat itu.
Ia menambahkan bahwa menyamakan Israel dengan negara-negara agresor lainnya adalah sebuah kesalahan, karena dalam banyak kasus, Israel justru menjadi target dari serangan teroris.
Dengan pernyataan tersebut, sikap pemerintah Yunani tampaknya cenderung mendukung Israel, setidaknya dalam konteks diplomatik.
Maka tak mengherankan jika Yunani dipandang sebagai tempat perlindungan yang aman bagi Netanyahu dalam kondisi genting seperti sekarang.
Baca Juga: Rudal Hipersonik Iran Gagal Dicegah Israel: Kota Haifa Hancur, Korban Berjatuhan
Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan terbuka dari Yunani terkait keberadaan Netanyahu, ataupun sikap resminya terhadap surat perintah ICC.
Dunia Internasional pun terus memantau pergerakan politik ini, sambil menanti apakah akan ada konsekuensi hukum atau justru langkah kompromistis lainnya dari negara-negara yang berkepentingan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Netanyahu Tolak Rencana Donald Trump Akui Kemerdekaan Palestina, Benarkah?
-
Dukung Benjamin Netanyahu Ditangkap, Wakil Ketua MPR Bandingkan dengan Kasus Presiden Filipina
-
Gaza Terancam Terbelah: Netanyahu Umumkan Rencana Koridor Militer Kontroversial
-
Macron Ultimatum Netanyahu: Serangan di Gaza Harus Dihentikan
-
Perilaku Tidak Pantas? Kabinet Israel Berusaha Singkirkan Jaksa Agung yang Kritik Netanyahu
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur