Jusuf Kalla Ungkap Pemicu Polemik 4 Pulau: Jakarta Tak Konsultasi dengan Pemerintah Aceh

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengatakan biang kerok polemik terkait 4 pulau antara Aceh dan Sumatra Utara adalah tidak adanya konsultasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemeritah lokal di Aceh.

Hal ini diungkap JK saat menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, di Jakarta, Selasa malam (17/6/2025).

“Jadi bagi kita semua ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita harus membaca betul UU, umpamanya UU Aceh, MoU Helsinki,” kata Jusuf Kalla, di kediamannya kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan.

“Karena di situ jelas apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Nah ini tidak dilakukan,” imbuhnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri sempat memutuskan bahwa empat pulau yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk dalam wilayah Sumatra Utara.

Tetapi keputusan ini diprotes oleh pemerintah Provinsi Aceh yang merasa wilayah itu secara budaya dan sejarah berada dibawah administrasinya.

Pada Selasa siang Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan masalah tersebut dan menyerahkan administrasi empat pulau tersebut ke Aceh.

Solusi ini telah diterima oleh gubernur kedua provinsi yang turut hadir di Jakarta, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Menanggapi perkembangan ini, JK mengatakan ini harus menjadi pembelajaran bagi Jakarta. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa lebih memahami sejarah dan undang-undang sebelum mengambil sebuah tindakan.

Baca Juga: Muzakir Manaf dan Bobby Nasution di Jakarta, Bakal Bertemu Mensesneg dan Mendagri di Wisma Negara

“Karena kalau tidak ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua,” ucapnya.

JK mengungkapkan, sebetulnya malam ini dirinya ingin berbicara serius dengan para tokoh Aceh soal sengketa 4 pulau tersebut lantaran sempat dimasukkan ke dalam wilayah administratif Sumatra Utara.

Namun, ternyata siang tadi persoalan tersebut telah selesai. Sehingga pada malam ini dirinya hanya tinggal bersilaturahmi dengan Wali Nanggore Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.

“Alhamdulillah, sudah selesai, jadi tinggal silaturahmi, karena kita saling tukar pengetahuan tentang masalah di Aceh itu. Bagi beliau dan saya, pasti ingin mengetahui tentang apa seharusnya dilakukan mengenai Aceh itu,” ujarnya.

Tengku Malik menyambut gembira karena polemik 4 pulau ini telah selesai, dan keputusannya pun dianggap sangat bijaksana.

“Alhamdulillah di atas sudah selesainya masalah polemik 4 Pulau yang berlaku baru-baru ini dan dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya termasuk juga Pak Mendagri,” ungkapnya.