Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo 5 Kali Anulir Kebijakan Menteri, Banyak Terkait Jokowi

Suara.com - Belum genap setahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah membuat serangkaian gebrakan, yang secara langsung menganulir atau membatalkan kebijakan-kebijakan kontroversial dari era pemerintahan sebelumnya.

Langkah-langkah ini sontak membuatnya dipuji sebagai "pahlawan" oleh publik, terutama di kalangan netizen yang merasa aspirasinya didengar.

Dirangkum dari Youtube wartawan senior Harsubeno Point berjudul 8 Bulan Jadi Presiden, Prabowo 5 Kali Anulir Kebijakan Menteri, Kebanyakan Terkait Jokowi!,  Kamis (19/6/2025), tindakan tegas ini menunjukkan paradigma kepemimpinan yang sangat berbeda dari pendahulunya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Tak hanya membatalkan kebijakan menteri, Prabowo bahkan tak segan mengoreksi kebijakan yang diusulkan langsung oleh Jokowi.

Fenomena ini memicu satu pertanyaan besar: apakah Prabowo sedang benar-benar lepas dari bayang-bayang Jokowi?

Berikut adalah 5 gebrakan kunci Prabowo yang menjadi sorotan dalam video YouTube tersebut:

1. Batal Naik! Kado Tahun Baru Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

Inilah kebijakan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak.

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan usulan dari era pemerintahan Jokowi yang telah disetujui DPR.

Baca Juga: Daftar Kebijakan Menteri yang Dianulir Prabowo Usai Bikin Gaduh Publik, Dari Bahlil hingga Tito

Kebijakan ini menuai banyak kritik karena dianggap akan semakin memberatkan daya beli masyarakat.

Mendengar keresahan publik, Prabowo mengambil langkah tegas. Tepat pada malam tahun baru 2025, ia secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan PPN.

"Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah... Kebutuhan pokok itu tidak disentuh oleh Pak Prabowo," ujar Harsubeno Arief dalam video tersebut.

Keputusan ini disambut gegap gempita oleh publik dan dianggap sebagai "kado tahun baru" terindah dari presiden baru mereka.

2. Gas Melon Kembali ke Warung, Larangan Pengecer Dicabut

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer atau warung kelontong menjual gas elpiji 3 kg sempat menciptakan kekacauan nasional.